Monday, October 7, 2019

Mencari Solusi Bermartabat Untuk Relokasi PKL Alun Alun Ki Ronggo

OPINI : Mendengar kata relokasi, selalu menjadi momok bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL), berbagai spekulasi menduga-duga penyebabnya. Dari berbagai kasus di banyak tempat hanya sedikit kisah sukses relokasi yang ditanggapi hangat oleh PKL. Bisa jadi karena lokasi baru sejak semula memang sudah diprediksi bakal lebih hidup. Sehingga kekhawitaran sepi pembeli dibanding tempat berjualan semula tidak menghantui PKL.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso berusaha mencari solusi bermartabat, menggunakan pendekatan dialogis sebagai kunci kerberhasilan dalam pelaksanaan relokasi. Upaya relokasi yang semula menemui kendala resistensi karena sebagian besar pedagang enggan dipindahkan dengan alasan tempat relokasi sepi pengunjung. Di lain pihak, ada pedagang yang memiliki pemikiran antusias menyambut kebijakan Pemerintah. Berbagai jalan keluar berusaha ditempuh Dinas Koperindag Bondowoso dengan cara diskusi intensif dengan perwakilan Paguyuban PKL Alun Alun Bondowoso, mewakili para pedagang yang hendak direlokasi.

Sejumlah 125 PKL yang semula melakukan aktivitasnya di Alun Alun Bondowoso rencanaya mulai direlokasi pada akhir tahun 2019, ke Kawasan kuliner baru di Jembatan Ki Ronggo. Agar relokasi disambut suka-cita oleh PKL itu, Pemerintah harus dapat menggelar suatu acara yang dapat berlangsung unik, damai, dan mendapat apreasiasi yang luas dari masyarakat.

Bentuk pendekatan dialogis yang harus dilaksakana Dinas Koperindag Bondowoso, itu tidak hanya sekadar melakukan sosialiasi kepada PKL yang akan direlokasi. Sekalipun kebijakan relokasi bersifat sepihak atas dasar kepentingan umum dan hanya bentuk persuasif atas sebuah kebijakan yang sebenarnya sudah jadi. Salah satu upaya konkret yang harus dilaksanakan Diskoperindag adalah promosi tentang rencana kawasan kuliner baru di Jembatan Ki Ronggo.

Promosi seharusnya dikerjakan secara serius oleh Pemerintah dalam hal ini Diskoperindag Bondowoso, dengan mengerahkan berbagai promosi melalui media. Selain itu Pemerintah juga harus memasang spanduk di titik strategis supaya lokasi relokasi PKL yang baru diketahui oleh masyarakat umum, dan menjadi pusat keramaian baru. Juga mencari even untuk menciptakan keramaian pengunjung, seperti live musik atau tontonan yang dapat menarik masyarakat untuk berkunjung.

Promosi pusat kuliner baru kawasan Jembatan Ki Ronggo memang belum banyak dilaksanakan Diskoperindag, tetapi saran yang datang dari PKL dan masyarakat tentunya harus dapat dikaji oleh Pemerintah sebagai upaya mencari jalan tengah yang saling menguntungkan. Tidak hanya promosi, Pemeritnah juga harus dapat menyiapkan fasilitas yang kurang memadai, seperti toilet, jaringan listrik, lapak yang representatif sebagai wujud komitmen setelah pertemuan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, PKL dan Komnas HAM.

Dari pendekatan dialogis relokasi PKL, setidaknya ada empat hal yang layak digarisbawahi. Pertama, memposisikan PKL tidak sekadar objek penataan kota. Caranya, mereka sungguh-sungguh didengar aspirasinya. Pemkab tidak melulu bersikukuh pada peta penataan dan rancangan relokasi tanpa mengindahkan konteks di lapangan berupa persoalan riil berupa kendala yang bakal dihadapi PKL di lokasi yang baru.

Kedua, memperhatikan segmentasi konsumen PKL berdasarkan jenis barang yang dijual, yaitu kuliner. Relokasi ke tempat baru yang menjual barang sejenis akan memudahkan masyarakat segera mengenali lokasi baru.

Ketiga, promosi yang akan dilakukan pemerintah, selain bentuk kepedulian nyata Pemerintah kepada PKL, juga dapat efektif menghapus citra relokasi PKL yang selama ini dianggap sekadar penghalusan dari istilah penggusuran.

Keempat, setidaknya relokasi PKL dari Alun Alun, benar-benar digunakan untuk upaya revitalisasi Alun Alun sebagai Ruang Terbuka Hijau, sesuai dengan masterlan pembangunan Alun Alun untuk kawasan rekreasi keluarga.

PKL sebenarnya adalah potret ketidakberdayaan masyarakat yang terpaksa menghadapi realita kegagalan pemerintah dalam membangun perekonomian rakyat. Pedagang kaki lima ialah orang-orang (pedagang) golongan ekonomi menengah kebawah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang atau tidak.

Dalam menghadapi PKL, Pemerintah harus mampu melaksanakan program pembangunan ekonomi yang mampu menghidupkan dinamika usaha kecil dan menengah, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Penyokong perekonomian kota dengan menghidupkan ekonomi pinggiran.

Alasan klise penataan PKL adalah agar tidak merusak keindahan kota, jangan sampai terjadi. Sekalipun kesemrawutan kota bisa saja disebabkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengacu rancangan dan perencanaan pembangunan yang matang. Kalau pun misalnya kita masih sepakat bahwa PKL merusak keindahan kota karena menempati areal badan jalan, bahu jalan, atau trotoar, sebetulnya dari hulunya (pembuat kebijakan) memang sudah keliru menggariskannya seperti itu.

Solusi relokasi jangan hanya menjadi sekadar memindahkan PKL yang tumbuh saat ini, tetapi relokasi dapat memberikan manfaat untuk PKL itu sendiri juga mengakomodir kepentingan masyarakat atas kebutuhan Ruang Terbuka Hijau untuk kepentingan rekreasi keluarga.

Secara ekstrem dapat dikatakan, PKL akan berupaya mendekati konsumennya pada “Ruang Terbuka” tempat publik berinteraksi secara informal setidaknya menjadi areal lalu-lalang masyarakat. Kalau kita mau jujur, relokasi jangan dijadikan solusi tunggal yang terlihat menegangkan, tetapi lebih pada solusi untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menciptakan pusat keramaian baru serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat rekreasi keluarga yang murah dan nyaman.

Opini diolah dari berbagai Sumber oleh Redaksi

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/