Monday, October 7, 2019

OPINI : Cara GILA Intimidasi Gagalkan Demo


OPINI : Di suatu daerah yang memiliki sejumlah polemik yang diakibatkan oleh ulah “GILA” para pejabatnya sendiri. Ada cara “GILA” Sekretaris Penguasa untuk menggagalkan aksi Demo.

Sejumlah perwakilan Kepala Distrik dan tujuh Kepala Kampung Adat dikumpulkan oleh Sekretaris Penguasa (Sekpeng) di gedung Pemerintah Daerah. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Distrik dan Kepala Kampung Adat dipaksa dan di intimidasi Sekpeng agar rencana demo Kepala Kampung Adat dan perangkatnya batal.

Dalam intimidasi tidak langsung tersebut, Sekpeng memberikan analogi, bahwa Sekpeng pernah memenjarakan seseorang yang masih keluarga presiden dan memiliki kerabat aparat hukum berpangkat bintang. Dan itu dilakukan oleh Sekpeng secara sendiri, tanpa ada satupun bantuan dari orang lain. “

“Dikabupaten lain, ada yang punya saudara Bintang tiga (ketua tim Pilpres) dan istrinya punya saudara sepupu wakil Penegak Hukum Propinsi di daerah Jawa, Brigjen, itu saya “LIBAS, SAYA SENDIRI, NGGAK ADA ORANG LAIN, SAYA KPK SENDIRI, SAYA LIBAS”. Kepala BKD saya pecat, saya pikir dia hebat, ternyata nggak ada apa-apanya. Sampai dengan hari ini, sampai detik ini saya belum pernah kompromi dengan penegak hukum, saya tegar. Ada PNS yang diperiksa 11 orang, di rumah dinas. Saya tidak pernah ridlo, ada ASN yang kena masalah, termasuk Kepala Kampung Adat. Jadi saya masuk sini, adalah PETARUNG”, kata Sekpeng dengan tegas.

Baca juga : Mencari Solusi Bermartabat Untuk Relokasi PKL Alun Alun Ki Ronggo

Sebelum saya mengambil sikap, lanjutnya, Kepala Kampung Adat dan Kepala Distrik ayo bersama, saya harus sekses membangun. Mohon maaf, saya sampaikan, jangan membuat fron dengan kami, ketidakhadiran ketua Aliansi Kades, menjadi catatan bagi saya, hati-hati dengan kami, saya tidak menakut nakuti. Hari ini ada lima penyidik di daerah ini, mereka orang idealis, saya berhitung, saya mau lepas teman-teman (Kepala Kampung Adat).

Pak Bupati meminta kepada saya, Pak Dandim dan Pak Kapolres, “ini situasi tidak memungkinkan, jadi jangan sampai ada demo. Sekpeng sebagai pengaman kebijakan atasan, oleh karena itu saya berusaha mencegah untuk tidak ada demo”. Jadi saya mau mengajak dari hati ke hati, tetapi jika dari hati ke hari tidak mau, ijinkan saya ngancam saya sendiri.

Jujur, saya harus belajar, saya dorong teman-teman untuk jangan sekali-kali masuk ke ranah politik, jangan sampai separoh tubuh kita ada di politik separo ada di birokrasi, termasuk kepala Kampung Adat, termasuk saya juga. Makanya saya tidak pernah mau koalisi, biar koalisi urusan partai, saya tidak pernah membawa partai ini kesini, karena saya birokrasi murni.

Walau Sekpeng sudah memberikan ancaman verbal di pertemuan resminya, rencana sejumlah Kepala Kampung Adat melakukan unjuk aksi damai ke gedung Dewan sebenarnya semakin bulat. Para Kepala Kampung Adat, yang tergabung dalam Aliansi Kepala Kampung Adat, menyatakan rencana aksi demo tidak akan batal selama pemerintah belum memberikan penjelasan terkait polemik, pernyataan orang Ahli Hukum Pemerintah yang menyatakan Kampung Adat bukan bagian dari Pemerintah.

"Tidak ada perubahan. Kita akan turun sesuai jadwal. Kami terus merapatkan barisan. Apa pun risikonya, kami akan turun," kata salah satu Kepala Kampung Adat.


Baca juga : Mencari Solusi Bermartabat Untuk Relokasi PKL Alun Alun Ki Ronggo

Aksi Damai digelar untuk menuntut pemerintah menjelaskan secara gamblang, pernyataan Ahli Hukum Pemerintah terkait ;
Kampung Adat bukan bagian dari pemerintah,
Hanya kelurahan yang bagian dari Pemerintah,
Sekretaris Kampung Adat dipilih oleh BPD dan Kepala Kampung Adat,
Tidak ada batasan umur untuk calon Sekretaris Kampung Adat, karena batasan umur dianggap sebagai upaya penjegalan calon Sekretaris Kampung Adat.

Namun pernyataan Ahli Hukum tersebut sudah dibantah oleh Ketua Dewan, bahwa statemen Ahli Hukum Pemerintah bicara ngawur dan tanpa dasar. Akhirnya, statemen Ahli Hukum Pemerintah menjadi polemik di masyarakat terutama di Kampung Adat.

Pertama, jika memang Kampung Adat bukan bagian dari pemerintah, mengapa semua papan nama Pemerintah Kampung Adat ada logo Pemerintah Daerah juga, dan Pemerintah tidak usah repot-repot ikut mengatur dan membuat regulasi tentang tata cara Pemilihan Kepala Kampung Adat atau Perangkat Kampung Adat. Pemerintah Kampung Adat juga berhak mengembalikan mandat kepada Pemerintah Daerah atas tugas perbantuan yang dibebankan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung Adat.

Kedua, hanya Kelurahan yang masih dianggap bagian dari Pemeritnah Kampung Adat. Hal ini butuh penjelasan secara komprehensif, apa dasar sang Ahli Hukum menyatakan hal tersebut, di lain pihak banyak Kelurahan yang mengajugan diri menjadi Kampung Adat, karena ingin mendapatkan Anggaran Kampung Adat yang dapat direncanakan dan dilaksanakan secara otonom oleh Kepala Kampung Adat.

Ketiga, bahwa pernyataan Ahli Hukum Pemerintah bahwa Sekretaris Kampung Adat dipilih oleh BPD dan Kepala Kampung Adat sesuai dengan penjelasan ketua Dewan, berdasarkan peraturan Perundangan lama yang sudah tidak berlaku. Tetapi, masyarakat awam tidak mengetahui, dan masih menganggap bahwa pernyataan Ahli Hukum Pemerintah adalah benar.

Keempat, akan sangat bahaya, jika calon Sekretaris Kampung Adat, MENYAKINI bahwa batasan umur adalah upaya PENJEGALAN. Walaupun aturan Perundangan-lah yang membatasi batasan umur, tetapi masyarakat awam akan lebih percaya pada statemen Ahli Hukum Pemerintah Daerah. Sehingga jika ada calon Sekdes sesuai dengan Peraturan Perundangan sudah melebihi batasan umur, si calon sekdes dapat menganggap bahkan menuduh Panitia Seleksi Sekdes, bahwa tidak diterimanya dia sebagai calon karena di “JEGAL”.

Opini diolah dari rangkuman peristiwa di suatu daerah oleh Redaksi.

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/