Sunday, October 20, 2019

OPINI : Hak Interpelasi, Antara Wacana Dan Niat Baik DPRD

OPINI : Sekelompok elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pendukung Interpelasi DPRD, mendukung sekaligus mempertanyakan niat baik dan komitmen tegas DPRD yang hendak menginterpelasi Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin.

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Persyaratan menggunakan Hak Interpelasi DPRD harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan strategis harus berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, sehingga banyak yang menyakini Hak Interpelasi DPRD tidak akan terealisasi atau gugur karena tidak memenuhi persyaratan.

Untuk itu, tidak salah banyak kalangan menilai, penggunaan Hak Interpelasi DPRD tidak akan terealisasi. Pengajuan maupun pembahasan soal hak interpelasi sampai saat ini, juga belum ada dan dapat dipastikan tidak akan terlaksana.

Apalagi proses lobi-lobi politik terhadap anggota DPRD Bondowoso dan fraksi-fraksi partai pun sudah dilakukan, jika lobi-lobi tingkat elit politik ini berhasil, hak interpelasi hanya tinggal wacana saja.

Interpelasi hanya akan dilakukan jika terdapat bukti pelanggaran Peraturan PerUndangan yang dilakukan oleh Pemerintah, sedang dari Pihak Pemerintah sangat menyakini, tidak ada satu pun regulasi yang dilanggar dalam proses kebijakan pemerintah baik dalam proses seleksi Sekretaris Daerah maupun proses mutasi ASN yang dianggap menuai polemik.

Hak interpelasi, sebenarnya mempertaruhkan integritas DPRD Bondowoso. Akan sangat fatal jika wacana interpelasi tersebut hanya mencari panggung politik popularitas. Hingga perlu segera dihentikan wacana tersebut, jika memang benar tuduhan beberapa kalangan, bahwa Hak Interpelasi DPRD hanya ulah segelintir orang yang dianggap sebagai pihak yang sakit hati.

Aliansi beberapa elemen masyarakat menyatakan prihatin dengan dewan yang tak mendukung hak interpelasi. Dengan alasan, “Hak Interpelasi hanya hak bertanya, tetapi jangan sampai hak interpelasi ini cuma wacana yang tidak ada solusinya. Kalau memang sudah jelas ada pelanggaran hukum buat apa interpelasi, harusnya langsung hak angket saja”, jelas salah satu tokoh yang tergabung dalam Aliansi.

Sedang dari kalangan lingkaran pemerintah berharap, DPRD mestinya melakukan konsolidasi internal untuk menyamakan persepsi dan bersama pemerintah membangun Bondowoso agar bisa lebih maju dan bersaing dengan daerah lain yang sudah lebih maju, ketimbang berupaya mencari-cari celah kesalahan pemerintah tanpa bukti apalagi hanya untuk pencitraan diri.

Opini Redaksi Ijen Post, diolah dari berbagai sumber berita.

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/