Wednesday, October 23, 2019

OPINI : “LAWAK POLITIK” HAK INTERPELASI WAKIL RAKYAT DI MATA SEKPENG

OPINI : Gelombang penolakan Hak Interpelasi Wakil Rakyat dari Sekretaris Penguasa (Sekpeng), partai pengusung Kepala Daerah dan para tokoh elemen di posisi zona “nyaman” dalam lingkaran kekuasaan. Aksi penolakan dan cibiran di kubu Kekuasaan terkait wacana Hak Interpelasi Wakil Rakyat ramai di media sosial, diskusi, sampai obrolan santai di warung kopi. Itulah kira-kira gambaran yang terjadi di suatu daerah yang saat ini sedang “Gaduh” atas berbagai polemik beberapa waktu lalu.

Efek dari Interpelasi memang bisa negatif ke pemerintah, jika kebijakan yang di Interpelasi kemudian ditemukan mengandung sebuah pelanggaran. Tetapi jika interpelasi itu hanya untuk menaikkan nilai tawar, tentu menjadi blunder bagi Wakil Rakyat.

Sedang Sekretaris Penguasa (Sekpeng) masih memiliki “keyakinan” dapat “membeli” kembali para Wakil Rakyat, atas dasar pengalaman pembahasan Perubahan Anggaran beberapa waktu lalu. Nilai tawar yang “murah” bagi para Wakil Rakyat, menjadi kunci sukses Sekpeng dalam memuluskan rencana pemerintah yang harus melalui mekanisme sidang Wakil Rakyat.
 
“Nggak penting, jadi saya tidak datang ke Komisi , Wakil Rakyat urusan sepele, saya yang akan menyelesaikan, dan semuanya sudah saya selesaikan”, kata Sekpeng dengan percaya diri, karena dua kali mangkir dari undangan Komisi .

Kubu Kekuasaan juga mengganggap Hak Interpelasi adalah sebuah “Lawak politik” yang tidak lucu sama sekali. Sejatinya, Hak Interpelasi (bertanya) tersebut merupakan hak konstitusional Wakil Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Artinya, pemerintah harus merespon secara positif hak tersebut dengan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Lingkaran Kekuasaan bersikeras, bahwa tidak ada satupun Peraturan PerUndangan yang dilanggar, dan prinsip kuat yang di lontarkan ke masyarakat adalah “KITA DALAM POSISI BENAR, MENGAPA MESTI TAKUT”. Tetapi faktanya Sekpeng mangkir karena “takut” hearing dengan Komisi .

Namun, tampaknya sebagian anggota Wakil Rakyat dan elemen lingngkaran kekuasaan merasa kurang enjoy atas wacana Interpelasi. Bahkan reaksi sebagian dari mereka juga tampak berlebihan, misalnya menjadi “pembela” Pemerintah dengan “kacamata kuda” tanpa melihat obyektifitas permasalahan yang terjadi.

Tentu saja berbeda pandangan dan tidak setuju merupakan hak setiap anggota. Namun, semua dapat dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan bermartabat. Pembelaan dari lingkaran pemerintah yang sifatnya “subyektif” tentu menjadi contoh buruk bagi masyarakat dan demokrasi yang tengah kita bangun. Jika kita amati, dari semua perdebatan “kusir” di media sosial, dapat dikatakan para pembela pemerintah sibuk berdebat mempermasalahkan bungkus daripada isi.

Opini Redaksi Ijen Post

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/