Tuesday, October 15, 2019

OPINI : Membangun System KORUPSI HALAL Ala Super Sekpeng

OPINI : Di berbagai kesempatan pidato, seorang Sekretaris Penguasa (Sekpeng) sering menyebutkan bahwa dirinya bersih, tidak pernah korupsi, hanya makan dari gaji dan honor, ahli ibadah, siap berjihat untuk rakyat dan sebagainya tentang kebaikan dirinya. Suatu pengakuan diri yang sangat berani, karena mensejajarkan dirinya dengan utusan Tuhan, yang bersih tanpa dosa. Sejatinya pidato pejabat tersebut, dapat membangun system sangat efektif untuk mengurangi terjadinya korupsi.

Tetapi lain halnya, jika pidato Sekpeng yang memproklamirkan diri sebagai “Orang Suci” hanya dipakai untuk membangun system “KORUPSI HALAL” menurut versi dan keyakinannya sendiri. Kalau system ditafsirkan sebagai perangkat LEGALITAS “Korupsi Halal” maka tidak serta merta bahwa system yang sudah ada, dianggapnya tidak baik dan tidak efektif mengurangi korupsi.

Semisal system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan system pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara terbuka namun ternyata belum efektif mencegah korupsi. Sekpeng sendiri, memerintahkan kepada seluruh bawahannya, bahwa hanya rekanan yang mendapatkan “Rekomendasi”nya yang berhak mendapatkan pekerjaan. Dan pengakuan dari beberapa pihak, bahwa Sekpeng menyatakan “keterlaluan jika selama ini ada potongan sampai 10 %, ya setidaknya 6% kan masih bisa ya...”. Ini salah satu contoh perbuatan Sekpeng yang mengubah system “Korupsi Halal” versinya sendiri.

Di satu pertemuan terbatas antara Sekpeng, petinggi politik dan rekanan penyedia barang/jasa pernah juga menyatakan jika fee 10% masih ditoleransi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan dengan besaran fee 10%, menurut Sekpeng, sudah bisa berbuat apa saja di daerahnya.

Adapun kalau system “Korupsi Halal” yang dimaknai sebagai sebuah proses dari serangkaian kegiatan yang kait mengait maka ini terilustrasi dalam beragam produk hukum yang diterbitkan pemerintah baik itu bersifat revisi maupun kebijakan baru. Persoalan seriusnya berapa banyak dan system yang mana perlu di perbaiki, faktanya produk hukum mutasi jabatan masih ramai diperdebatkan karena dianggap menabrak aturan yang ada. Juga potongan atau fee proyek yang masih tetapi berjalan.

Terus terang sejauh ini uji kelayakan system “Korupsi Halal” yang diterapkan Sekpeng tidak merubah sistem korupsi sebelumnya. Akibatnya, informasi akurat dari berbagai pihak seputar sektor, bidang mana saja yang terindikasi menjalan system “Korupsi Halal” termasuk modus melakukan “Korupsi Halal” sudah terkondisikan oleh Sekpeng.

System “Korupsi Halal” Sekpeng, terbukti dengan pengabaian terhadap regulasi yang berlaku, menikmati eforia “Kemenangan” bongkar pasang pejabat dari berbagai organisasi. Ada yang hanya 2 hari kemudian dicabut lagi keberlakuannya (SK Perusahaan Air Daerah), ada yang hitungan bulan sudah dicabut lagi (SK Palang Merah), ada SK yang baru saja dibacakan tetapi harus direvisi karena ada kesalahan (ganda pejabat dalam satu jabatan). Sangat ironi, jika peraturan pemerintah harus dilahirkan selalu dalam keadaan prematur dan bukan sekali dua tragedi kesalahan tata kelola pemerintah daerah itu terjadi.

System “Korupsi Halal” yang dibangun Sekpeng sebenarnya mendapat tempat dan perlakuan sama sebagai kejahatan luar biasa yang mesti dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Memang tidak mudah berjibaku dalam pusaran korupsi yang berlapis-lapis, tetapi dengan memproklamirkan diri sebagai “Orang Suci” maka ditemukan varian-varian baru modus korupsi ala Sekpeng. Sebagai virus bangsa yang sangat merusak, tindakan korupsi telah menimbulkan kerusakan permanen pada sendi-sendi kehidupan bangsa.

Untuk itulah rekayasa persepsi Sekpeng, bahwa korupsi adalah barang haram dengan cara memperbaharui cara pelaksanaannya. Argumentasi bahwa system “Korupsi Halal” yang dibangun dan dijalankan Sekpeng sudah mulai terbuka dengan jelas dari beberapa kejadian produk kebijakannya.

Hasil uji kelayakan system “Korupsi Baru” memberikan umpan balik berupa data dan informasi baru terkait modus operansi korupsi yang dibangun Sekpeng. Dengan begitu itikad “BAIK” Sekpeng mengendalikan korupsi berbasis system “Korupsi Halal” entah dalam bentuk produk hukum atau lips service belaka sudah mulai terbukti, system “Korupsi baru” ala Sekpeng mampu mengkamuflasekan beragam modus korupsi dan berhasil menciptakan “oportunis” baru di lingkaran Kepala Daerah.

Dampak turunan dari System “Korupsi Halal” ini sudah pasti akan menimbulkan kerugian negara, namun itulah harga yang harus dibayar atas seorang pejabat Sekpeng yang dipercaya penuh oleh Kepala Daerah. Mungkin saja hak “Interpelasi” anggota DPRD dapat membuka “kedok” Sekpeng dan selanjutnya kepercayaan publik kepada Kepala Daerah akan ikut tergerus karena mengamini kebijakan Sekpeng. Semoga segera terbongkar...

Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan.

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/