Tuesday, October 8, 2019

OPINI : Peta Politik Setelah Pimpinan AKD DPRD Bondowoso Terbentuk

OPINI – ijenpost.net – Semua partai pengusung Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin pada Pilkada 2018 sudah sewajarnya mendapatkan jatah unsur pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Bondowoso periode 2019-2024.

Hasil pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Bondowoso semakin menghangat diperbincangkan. Terlebih dalam hitungan jumlah, fraksi oposisi (diluar pemerintah) ternyata mengungguli pendukung pemerintah.

Dari hitungan politik yang terjadi saat ini, koalisi fraksi pendukung pemerintah di DPRD Bondowoso hanya ada sekitar 17 anggota. Mereka terdiri dari 6 anggota fraksi PPP ditambah 2 dari Demokrat, 5 anggota fraksi PKS, 4 anggota fraksi Gerindra.

Sedangkan untuk koalisi fraksi diluar pemerintah, justru bertambah menjadi 28 anggota. Mereka terdiri dari 14 anggota fraksi PKB, 6 anggota Fraksi Golkar, ditambah 1 anggota PAN, dan 7 anggota dari fraksi PDIP.

Fraksi PDIP yang awalnya sebagai partai pengusung pemerintah berubah arah politiknya, dan memilih bergabung dengan PKB dan Golkar yang posisinya di luar pemerintah.

Awalnya, fraksi PDIP dipandang akan secara otomatis masuk koalisi pendukung pemerintah bersama PPP. Namun disinyalir hal itu tidak bisa terwujud, mengingat dalam beberapa momen penting pengambilan keputusan, PDIP merasa tidak dilibatkan oleh pemerintah.

Analisis tersebut tidak sejalan dengan yang beberpa pemerhati politik di Bondowoso. Ada yang menganalisa Fraksi PDIP pasti akan bergabung dengan koalisi pemerintah, hanya karena melihat berdasarkan latar belakang PDIP sebagai partai pengusung Bupati-Wakil Bupati Bondowoso2018 lalu.

“Kalau kita mengingat ke belakang, kan ada sejarah antara PDIP dan PPP bersatu mengusung pasangan Bupati Wakil Bupati. Jadi, kemungkinan dua komponen ini utama ini pasti akan bersatu,” kata beberapa orang pemerhati politik di Bondowoso dalam obrolan warung kopi.

Kendati demikian, dalam dunia politik semuanya sangat mungkin terjadi. Artinya, Fraksi DPIP sudah ambil keputusan untuk tidak bergabung dengan PPP. Hal ini jelas adanya permasalahan, pada faktor konsistensi politik yang dipegang oleh masing-masing pimpinan fraksi PDIP dan PPP.

Politik itu dinamis, sedetik saja gampang berubah. Kita sudah melihat PDIP, pada posisi murni menjalankan fungsi kontrol DPRD bersama PKB dan Golkar, sehingga kekuatan politik partai pendukung pemerintah tidak memiliki bargaining yang cukup kuat di keputusan politik.

Dalam prediksi para pemerhati politik lainnya, melihat siapa saja yang paling berperan di DPRD Bondowoso. Tentunya yang senior lebih berperan. Dan fraksi-fraksi yang masuk dalam oposisi dapat memainkan peran, sehingga pimpinan AKD dapat sepenuhnya direbut oleh partai diluar pemerintah.

Namun demikian, secara umum DPRD yang saat ini didominasi wajah baru, termasuk di dalamnya cukup banyak anak muda, harus menjadi lembaga yang baik untuk keberpihakan kepada rakyat. Hal itu dapat diperankan secara politik melalui AKD.

Rakyat sepertinya tidak begitu paham apa itu AKD. Yang pasti kita berharap secara keseluruhan peran lembaga DPRD harus maksimal untuk kepentingan rakyat. DPRD sekarang banyak wajah baru, ada banyak juga anak mudanya. Sayang kalau tidak banyak berperan.

Berikut hasil pemilihan Pimpinan Komisi DPRD Bondowoso :
Komisi I
Ketua        : H. Tohari, S.Ag (PKB)
Wakil        : Sofi Indriasari, ST (PDIP)
Sekretaris : Us Ari, S.Pd.I (GOLKAR)

Komisi II
Ketua        : Andi Hermanto (PDIP)
Wakil        : A. Mansur, MH (PKB)
Sekretaris : Basrianti (GOLKAR)

Komisi III
Ketua        : H. Sutriyono, S. Ag, MM (PKB)
Wakil        : Kukuh Rahardjo, ST, M.MT (GOLKAR)
Sekretaris : Bambang Suwito (PDIP)

Komisi IV
Ketua        : Adi Kriesna, SH (GOLKAR)
Wakil        : H. A. Soedarsono (PKB)
Sekretaris : Edy Sudiyanto (PDIP)

 

Opini diolah dari berbagai sumber oleh Redaksi Ijen Post

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/