Tuesday, October 15, 2019

Penjelasan Hak Interpelasi Dari Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir

BONDOWOSO – ijenpost.net – Rencana penyampaian hak interpelasi DPRD terhadap Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin tampaknya makin mendekati kenyataan. Sejumlah fraksi DPRD Bondowoso mendukung rencana tersebut. Banyak hal yang ingin ditanyakan terkait kegaduhan-kegaduhan yang timbul karena kebijakan, perilaku pejabat, dan banyak kegaduhan lain yang harus dijawab oleh Bupati Bondowoso.

Menanggapi usulan dari sejumlah fraksi DPRD Bondowoso untuk menggunakan Hak Interpelasi, Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, mengatakan, bahwa hingga saat ini belum ada surat masuk ke pimpinan terkait permohonan hak interpelasi.

Berdasarkan aturan, Undang-undang No 17 tahun 2014 tentang MD3, dimana salah satu fungsi DPRD selaku legeslatif adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, PP dan Perda. "Bila diduga ada kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif, tidak sesuai dengan regulasi maka DPRD memiliki hak untuk bertanya atau hak interpelasi," katanya.

”lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi (pembuat undang-undang), fungsi anggaran (bekerjasama dengan eksekutif dalam menyusun APBN/APBD) dan fungsi pengawasan. Selain itu, DPR juga memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 371 UU No. 17 Tahun 2014. Hak-hak DPR meliputi hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat”.

Terkait dengan Hak interpelasi, lanjut H. Ahmad Dhafir, hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah dalam hal ini Bupati Bondowoso, mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Meskipun dalam struktur pemerintahan, DPRD dan Bupati merupakan satu kesatuan sebagai pemerintah Kabupaten, namun hak tersebut tidak lantas menghilang. Hak tersebut tetap melekat kepada DPRD dan dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan”, terangnya.

“Hak tersebut merupakan salah satu upaya dari proses checks and balances terhadap eksekutif, dimana kewenangan terbesar berada di tangan kekuasan eksekutif. Apabila lembaga legislatif menggunakan haknya sebagai bagian dan keseimbangan kekuasaan negara, maka lembaga eksekutif tidak boleh menolak atau menghindar dari proses tersebut. Pemerintah eksekutif wajib untuk hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh DPRD demi tercipta pemerintahan Bondowoso yang adil dan bermartabat”.

H. Ahmad Dhafir juga menjelaskan mekanisme penyampaian Hak Interpelasi, paling sedikit diajukan oleh 7 (tujuh) orang anggota DPRD dari fraksi yang berbeda kepada pimpinan DPRD. Kemudian Pimpinan DPRD merekomendasikan kepada Banmus, untuk mengkaji dan menelaah, materi Interpelasi dan segenap persyaratannya. Setelah dinyatakan memenuhi persyarakan, maka diadakan Paripurna Intern.

Dalam Rapat Paripurna, anggota DPRD pemohon Interpelasi akan dipersilahkan untuk menyampaikan materi interpelasi beserta alasannya kepada seluruh anggota DPRD. Dari usul tersebut menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 dari jumlah anggota yang hadir.

"Tentunya pemohon Interpelasi akan dipersilahkan untuk menyampaikan materi interpelasi beserta alasannya kepada seluruh anggota DPRD, dan anggota DPRD yang tidak mengusulkan interpelasi juga berhak memberikan tanggapannya, dalam sidang paripurna intern," pungkasnya. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/