Monday, November 18, 2019

Ady Kriesna Beberkan Kronologi Kesepakatan Seluruh Fraksi Penetapan Hak Interpelasi DPRD Bondowoso

BONDOWOSO - ijenpost.net - Terkait dengan pemberitaan Ijenpost dengan judul “Fraksi PPP, PKS dan Gerindra Sepakat Materi Interpelasi Ditetapkan Sebagai Hak Interpelasi DPRD Bondowoso” tanggal 18 November 2019, mendapatkan protes dari Ketua PPP Bondowoso, Drs. Buchori Mun’im.

Kepada Pimpinan Redaksi Ijen Post, Buchori mengajukan keberatan terkait pemberitaan yang tidak konfirmasi kepada Fraksi PPP. “Sebelum memuat berita sebaiknya konfirmasi kepada Fraksi PPP” kata Buchori.

Untuk memberikan hak jawab secara detail kepada pihak Fraksi PPP, dalam hal ini, Drs. Buchori Mun’im, sebagai wakil ketua DPRD dan Ketua DPC PPP, Redaksi Ijen Post, meminta nara sumber sebelumnya, Ady Kriesna, SH., untuk menceritakan lebih detail kronologi kesepakatan seluruh Fraksi DPRD Bondowoso terhadap materi Interpelasi ditetapkan menjadi Hak Interpelasi.

Dihubungi via celuler, Ady Kriesna menjelaskan kronologi Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi atas Penjelasan Usul Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Bondowoso, 18 November 2019, siang tadi.

“Semua fraksi diberikan kesempatan yang sama, untuk memberikan Pemandangan Umum (PU) Fraksi Usul Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Bondowoso”, kata kriesna.

Setelah semua Fraksi selesai membacakan PU, Sidang Paripurna dikembalikan kepada Pimpinan DPRD. Saat itu, Ketua DPRD, H. Ahmad Dhafir., mengembalikan kepada seluruh anggota, apakah usul hak interpelasi disepakati atau tidak.

Tidak ada satupun Fraksi yang menyatakan dissenting opinion (Pendapat berbeda) tidak menyetujui Hak Interpelasi. Saya satu-satunya anggota DPRD yang memberikan pendapat dan masukan kepada Ketua DPRD.

Dalam forum Paripurna tersebut, saya menyatakan, “Jika ini disetujui, konsekwensinya DPRD Bondowoso menyatakan sepakat Materi Interpelasi Ditetapkan Sebagai Hak Interpelasi DPRD Bondowoso”.

Dan setelah saya menyatakan pendapat tersebut, tidak ada lagi anggota DPRD yang menyatakan menolak dalam Forum resmi Paripurna tersebut. Sehingga Ketua DPRD ketok palu dan menetapkan Keputusan DPRD tentang Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kab. Bondowoso Terhadap Kebijakan Bupati Bondowoso tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/