Sunday, November 17, 2019

Cuma Salah SK Mutasi, Tinggal Diganti... Beres
(Obrolan Warganet terkait Interpelasi Mutasi)


OPINI : November 2019 merupakan catatan sejarah baru di satu daerah, terkait muncul untuk pertama kalinya Hak Interpelasi DPRD terkait pelanggaran peraturan perundangan, saat Kepala Daerah mempromosikan dan memutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

SK mutasi dan promosi jabatan PNS viral di media sosial, berbagai ekspresi pun muncul setelah membaca SK mutasi kala itu. Banyak warganet yang memeriksa dan mencari nama kerabat atau kenalan yang tercantum dalam SK mutasi.

Ada seorang anggota elemen masyarakat yang terlihat gusar, hanya diam, tak ada satu kata pun terucap, file mutasi di Whatsapp massengernya segera di delete. Setelah itu menunduk cukup lama, kira-kira 15 menit, kemudian dengan nada marah berkata, “DPRD brengsek, bikin acara interpelasi segala. Gimana nanti kalau SK mutasi di batalkan ya, dari mana saya kembalikan uang PNS yang titip mutasi ke saya’?”

Lain lagi sikap salah satu orang lingkaran kekuasaan, yang hanya tertawa-tawa, dengan mengatakan, “Mengapa harus bingung, yang penting kan mereka sudah dimutasi sesuai order, kalau dibatalkan, resiko ditanggung penumpang.”

Obrolan mereka di warung kopipun terlihat serius dan canggung tidak seperti biasanya. Beberapa orang mulai membuka file materi interpelasi yang sudah beredar luas di masyarakat. Merekapun mulai memberikan tanggapan dan opini pribadi terkait materi interpelasi DPRD.

Mutasi kan hak prerogatif Kepala Daerah, kalau ada yang salah mungkin juga pertimbangan lain pemerintah kala itu, karena situasi dan kondisi tertentu.

Kesalahan mutasi PNS itu tidak substantif, karena kekeliruan dalam mutasi PNS mungkin cukup dengan koreksi SK, kata orang dekat kekuasaan, menjelaskan kepada koleganya.

Salah satu warganet yang kelihatanya cukup memahami regulasi yang mengatur tentang ASN, mengatakan, kalau kita telusuri nama-nama yang dipromisikan maupun diturunkan, maka terlihat bahwa sangat jauh dari aturan atau regulasi yang ada.

Padahal soal mutasi telah diatur dengan jelas dalam, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Permendikbud Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Kita semua berharap pemerintahan ini berjalan efektif hingga lima tahun, karena sangat susah dibayangkan kalau terjadi sesuatu terhadap bupati. Tentunya pelanggaran UU harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, masak ada koruptor ketangkap KPK, lalu uang dikembalikan urusan langsung selesai?.

Obrolan sore itu terhenti, karena salah satu peserta obrolan dengan nada bercanda mengatakan, “Cuma salah SK mutasi, tinggal diganti. Jika ada PNS golongan III-a, salah dilantik jadi Kepala Dinas, kalau ketahuan dan terjadi kegaduhan, tinggal ganti SK saja. Gitu aja kok repot”.

Opini oleh Redaksi Ijen Post

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/