Monday, November 18, 2019

Fraksi PPP, PKS dan Gerindra Sepakat Materi Interpelasi Ditetapkan Sebagai Hak Interpelasi DPRD Bondowoso


BONDOWOSO – ijenpost.net – Seluruh anggota DPRD Bondowoso memutuskan secara musyawarah mufakat mendukung dan menetapkan materi interpelasi ditetapkan sebagai Hak Interpelasi DPRD atas Pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Kesepakatan Hak Interpelasi DPRD usai Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi atas Penjelasan Usul Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Bondowoso, 18 November 2019.

Sekretaris Fraksi Amanat Golongan Karya, Ady Kriesna, SH, menilai Fraksi PKS dan Gerindra dalam PU Fraksi atas Penjelasan Usul Hak Interpelasi, memberikan tanggapan yang normatif dan tidak masuk pada substansi permasalahan. “Tanggapannya PU normatif, tidak masuk pada substansi. Artinya tanggapan Fraksi yang menolak Hak Interpelasi tidak menjelaskan antitesis materi interpelasi. Bahkan frame PU F-PKS dan Gerindra justru menggiring ke Hak Angket”.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, S.Sos, membenarkan F-PPP Demokrat, PKS dan Gerindra telah sepakat materi interpelasi di tetapkan sebagai Hak Interpelasi DPRD. “F-PPP Demokrat, PKS dan Gerindra yang awalnya menolak Hak Interpelasi DPRD akhirnya sepakat materi interpelasi di tetapkan sebagai Hak Interpelasi DPRD”.

Pengambilan keputusan Hak Interpelasi DPRD, tambah Sinung, sudah sesuai dengan Peraturan DPRD Bondowoso No. 1 Tahun 2018, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bondowoso pasal 122 ayat (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Sinung juga menepis pendapat pengamat kebijakan publik, kalau DPRD paling hanya bunyi bunyian tok, tapi target melengse kemana-mana. “Hari ini seluruh DPRD Bondowoso sepakat materi Interpelasi ditetapkan menjadi Hak Interpelasi. Materi Interpelasi sudah menjelaskan secara detail pelanggaran perUndangan oleh pemerintah, dan tidak ada tanggapan antitesis materi interpelasi dari Fraksi PPP Demokrat, PKS dan Geridra”.

“Materi Interpelasi yang kami susun bukan hanya bunyi-bunyian, dan target tidak melengse kemana-mana. Fokus tujuan DPRD adalah menggunakan Hak Interpelasi atas pelanggaran peraturan perUndangan oleh Pemerintah”.

Pengambilan Keputusan antara Fraksi pengusul Interpelasi dan Fraksi yang menolak Interpelasi, cenderung mendorong pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dan akal sehat, berdasarkan amanah tatib DPRD pasal 122 ayat (1) dan tidak menggunakan adu kuat atau voting, pungkas Sinung Sudrajat. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/