Friday, November 15, 2019

Hak Interpelasi DPRD Bondowoso Lebih Dari Cukup Syarat Materiil, Mengingat Rusaknya Tertib Pranata Hukum

Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso dinilai oleh pihak DPRD Bondowoso, tidak sesuai dengan tertib pranata hukum. Penetapan kebijakan mutasi oleh pemangku kebijakan sudah terang-terangan dan dengan sengaja menabrak peraturan perundangan yang berlaku.

Hal tersebut sudah diurai secara jelas dan transparan dalam materi interpelasi DPRD Bondowoso yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Sehingga Hak Interpelasi DPRD Bondowoso, lebih dari cukup syarat materiil, karena dalam materi interpelasi mejelaskan secara jelas, detail dan transparan pelanggaran terhadap peraturan perundangan oleh Pemkab Bondowoso.

Masalah-masalah keadilan ASN dalam meniti karier bukan lagi sekedar masalah teknis prosedural untuk menentukan apakah ASN tersebut memiliki penilaian kinerja yang baik atau tidak. Penilaian karier ASN lebih pada subyektifitas lingkaran kekuasaan.

Kekuasaan telah mengabaikan tertib pranata hukum dalam menetapkan kebijakan mutasi. Kekuasaan sudah menafikkan, apakah penetapan kebijakan mutasi bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan?.

Pola-pola transaksional dalam pengembangan karier ASN marak terjadi di berbagai daerah, tetapi janji kampanye kepala daerah tanpa korupsi, tanpa pungli dan tanpa jual beli jabatan harus benar-benar dilaksanakan.

Profesionalisme kepala Daerah sangat mutlak diharapkan semua pihak, tetapi oknum-oknum di lingkaran kekuasaan yang sebenarnya merusak tata tertib pranata hukum, menafsirkan hukum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pribadi.

Di satu sisi, masih ada golongan masyarakat yang memiliki keyakinan kuat bahwa hukum masih dapat ditegakkan di bumi Indonesia ini. Etika dan moral yang baik belum mengakar dalam darah pemangku kebijakan, sehingga menyebabkan kurangnya rasa percaya dari masyarakat terhadap penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Padahal etika dan moral merupakan bagian yang paling terpenting dalam menjalankan profesi apapun. Kondisi kekuasaan dalam menjalankan amanah peraturan perundangan sekarang, dapat diibaratkan sebagai benang ruwet yang harus segera diurai.

Pada dasarnya perlu ada teguran dan kritikan keras kepada kekuasaan secara konsisten, profesional dan berkelanjutan berkaitan dengan penegakan etika peraturan perundangan dalam menetapkan kebijakan daerah.

Dalam mengurai keruwetan tersebut diperlukan kesungguhan dari pihak legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya kepada Pemerintah. Salah satunya dengan DPRD Bondowoso, menggunakan Hak Interpelasi atau Hak Bertanya kepada pemerintah, agar pihak-pihak yang selama ini menjadi “benalu” dan “mendholimi” pemerintah dapat segera terungkap dan mendapatkan konsekwensi hukum atas perbuatannya.

Dengan rusaknya tertib pranata hukum, akan berakibat merusak secara masif terhadap pranata sosial. (*)

Opini oleh Redaksi Ijen Post

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/