Sunday, November 10, 2019

Interpelasi = Bertanya
Mengapa Harus Panik Berlebih Jika Tidak Bersalah?

OPINI – Jumat 8 November 2019, rapat paripurna intern Banmus dengan agenda penyampaian penjelasan usul hak interpelasi terkait kebijakan mutasi yang di nilai oleh DPRD telah melanggar ketentuan yang berlaku. Berita-berita tersebut seolah menjadi bumbu pedas dari suasana politik Bondowoso yang sudah tidak harmonis. Ketidakharmonisan ini terjadi terutama di DPRD yang terbagi menjadi dua koalisi besar; serta dalam hubungan antara pemerintah kabupaten dan DPRD, karena kuatnya kubu non pemeritnah atau lebih sering disebut oposisi.

Berita-berita terkait penggunaan Hak Interpelasi tersebut bahkan menimbulkan kecemasan tentang pengguliran kekuasaan, pemakzulan atau impeachment Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, yang menurut saya, sangat berlebihan.

Interpelasi adalah hak DPRD untuk bertanya, sedang Impeachment atau pemakzulan adalah proses politik dimana dewan perwakilan rakyat secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap pejabat tinggi negara yang terbukti melakukan tindakan kriminal tingkat tinggi atau pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri.

Meski demikian, dari Interpelasi jika ditemukan adanya pelanggaran berat terhadap Peraturan Perundangan dapat saja DPRD menaikkan menjadi hak angket DPRD, meskipun impeachment bukanlah tujuan utama Hak Angket, tetapi dapat berujung demikian.

Apakah mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan peningkatan kinerja pemerintah dapat dikatakan melakukan tindakan kriminal? Sama sekali tidak, tetapi proses mutasi yang melanggar peraturan Perundangan yang dipermasalahkan, jadi marilah kita abaikan isu-isu interpelasi tersebut sebagai hal yang 'berlebihan'.

Berdasarkan aturan, Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana salah satu fungsi DPRD selaku legeslatif adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, PP dan Perda. Bila diduga ada kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif, tidak sesuai dengan regulasi maka DPRD memiliki hak untuk bertanya atau hak interpelasi.

Menurut Penjelasan Pasal 159 Ayat (2), UU No. 23 tahun 2014, “Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

Dalam mekanismenya, bila hak tersebut disetujui maka DPRD dapat mengundang pemerintah (dalam hal ini Bupati dan atau Dinas Terkait) untuk dimintai penjelasan terkait kebijakan yang dilakukannya, selain itu DPRD juga dapat memberikan pertanyaan dan pendapat dimana pemerintah memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Dengan demikian, Hak Interpelasi sebenarnya sah-sah saja dilakukan oleh DPRD, karena sifatnya yang 'hanya untuk mengkonfirmasi' alasan di balik keputusan pemerintah dalam pelaksanaan mutasi ASN.

Kisruh penggunaan Hak Interpelasi itu bukanlah dampak dari penggunaannya, tetapi lebih kepada “gorengan” para pendukung pemerintah yang dimunculkan di masyarakat. Politisi maupun rakyat Bondowoso yang mendukung pemerintahan KH. Salwa Arifin, tentu akan merasa heran apa perlu hak tersebut digunakan oleh DPRD, sampai muncul isu menggerakkan “People Power” untuk menghadapi Interpelasi.

Penggunaan Hak Interpelasi DPRD oleh fraksi-fraksi tertentu dinilai malah membawa kesan adanya rasa tidak suka atau curiga yang berlebihan terhadap pemerintahan KH. Salwa Arifin, bahkan ada yang berpendapat, DPRD mendholimi pemerintah melalui Hak Interpelasi.

Akhir kata, sebagai masyarakat tidak perlu kita ikutan heboh seperti wakil-wakil kita di DPRD. Seandainya pun DPRD menggunakan Hak Interpelasi, saya yakin pemerintahan akan berjalan normal seperti biasa, karena hal tersebut lumrah di negara kita yang semakin demokratis ini.

Interpelasi sama dengan hak bertanya DPRD sesuai amanat UU MD3, selama pemerintah tidak melanggar peraturan perundangan, mengapa pemerintah dan para pendukungnya harus panik yang berlebihan?.

Opini Redaksi Ijen Post

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/