Friday, November 8, 2019

INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian I)
Daftar Peraturan Perundangan Yang Diduga Dilanggar Pemda Bondowoso


BONDOWOSO – ijenpost.net – Sidang Paripurna terbatas DPRD Bondowoso membahas Hak Interpelasi dugaan pelanggaran peraturan perundangan dalam proses mutasi, sedang berlangsung (08-11-2019). Paripurna terbatas melalui perdebatan panjang, antara anggota mengusulkan hak interpelasi melawan anggota DPRD menentang Hal Interpelasi.

Hampir seluruh anggota DPRD yang mengusulkan interpelasi, meminta beberapa media untuk mempublikasikan seluruh materi Interpelasi tanpa terkecuali, agar menjadi pendidikan politik kepada seluruh masyarakat Bondowoso.

Sekaligus menepis adanya isu-isu negatif yang berkembang, bahwa anggota DPRD pengusul Hak Interpelasi dianggap sebagai pihak yang “mendholimi” pemerintah dan Bupati Bondowoso. “Silahkan dipublikasikan seluruh materi Hak Interpelasi DPRD Bondowoso tanpa terkecuali, agar masyarakat dapat menilai dengan obyektif, siapa yang sebenarnya telah berbuat dholim”, jelas salah satu anggota DPRD pengusul Hak Interpelasi.

Materi Hak Interpelasi DPRD Bondowoso, dibuka dengan daftar Peraturan PerUndangan yang diduga telah dilanggar oleh Pemerintah dalam beberapa proses mutasi yang terjadi, sehingga menimbulkan kegaduhan. Daftar Peraturan PerUndangan yang dimaksud, sebagai berikut : 

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

a. Ketentuan pasal 224 ayat (2) menyatakan:
Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Ketentuan UU No 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 ayat (2) PP No 33 Tahun 2018 tentang tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat”.

3. UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
a. UU 30 Tahun 2014 pasal 52 ayat 1 berbunyi; Syarat sahnya keputusan meliputi;

  1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  2. Dibuat sesuai prosedur;
  3. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.
b. UU 30 tahun 2014 Pasal 56 ayat 2 yang menyatakan; ‘Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 huruf b dan c merupakan keputusan yang batal dan dapat dibatalkan.

4. PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

  • Pasal 54 ayat 1 huruf F, disana termaktub peran TPK untuk jabatan Administrator atau eselon 3;
  • Pasal 56 ayat 2 tentang tata cara pengangkatan sebagai pejabat administrasi, dan sifatnya instruksi atau perintah;
  • Pasal 54 ayat 3 huruf F tentang peran TPK untuk jabatan pengawas atau eselon 4.
5. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Bersambung, INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian II) Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundangan Terkait SK Panitia Penilai Kinerja. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/