Friday, November 8, 2019

INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian III)
Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundangan Terkait SK Panitia Penilai Kinerja 2

BONDOWOSO – ijenpost.net – Nomor SK 188.45/473/430.6.2/2019 tidak sesuai dengan tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, karena seharusnya nomor untuk semua produk hukum Pemerintah Kabupaten Bondowoso baik itu Keputusan Bupati, Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah menggunakan kode Bagian Hukum yaitu 430.4.2, bukan 430.6.2 sebagaimana SK terakhir. Kode 430.6.2 adalah kode Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. Artinya SK 188.45/473/430.6.2/2019 dapat dikatakan Cacat hukum.

Pada diktum KEDUA SK Nomor 188.45/473/430.6.2/2019 menyebutkan bahwa “Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU “DAPAT” melakukan rapat dengan tugas sebagai berikut ; Pada diktum KEDUA SK 188.45/106/430.4.2/2019 menyebutkan bahwa “Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas “; a. Melakukan Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso; b. Melakukan asessment bagi pejabat Struktual yang dibantu oleh Panitia Penilai Kompetensi (assessor) independen yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan;

Perbedaan dari kedua SK Panitia Penilai Kinerja tersebut, yang akhirnya Sekda Bondowoso dan Plt. Kepala BKD yang dalam hal ini bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso memandang rapat Panitia Penilai Kinerja DAPAT dilakukan atau TIDAK perlu dilakukan.

Faktanya ; Ketua dan Sekretaris Panitia Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso memang tidak pernah melibatkan anggota Panitia Penilai Kinerja yang lain dalam hal melakukan Penilaian dan evaluasi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, karena mengacu pada SK 188.45/473/430.6.2/2019.

Pada diktum KEEMPAT SK terakhir menyebutkan bahwa “Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188.45/106/430.6.2/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Permasalahnya adalah Keputusan Bupati Nomor 188.45/106/430.6.2/2019 tersebut tidak pernah ada, karena yang ada adalah Keputusan Bupati Nomor 188.45/106/430.4.2/2019. Artinya secara yuridis, Keputusan Bupati Nomor 188.45/106/430.4.2/2019 tentang Panitia Penilaian Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 TETAP BERLAKU.

Artinya pula bahwa susunan keanggotaan Panitia Penilaian Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso secara hukum adalah tetap sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/106/430.4.2/2019, yaitu ; Sekda selaku Ketua, Kepala BKD selaku Sekretaris. Anggota: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso; Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso; Inspektur Kab. Bondowoso.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada 4 April 2019, harus memperhatikan :

  1. Dalam Peraturan ini disebutkan, Intansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya, dengan memperhatikan aspek: a. kompetensi; b. pola karier; c. pemetaan pegawai; d. kelompok rencana suksesi (talent pool); e. perpindahan dan pengembangan karier; f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; g. kebutuhan organisasi; dan h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
  2. Prosedur mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, menurut Peraturan BKN ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS; b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi; d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi; f. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK; dan g. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. 
Bersambung, INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian IV). Pelanggaran Peraturan Perundangan Mutasi Kepala BKD, Disertai Bukti Rekaman Ancaman Pembunuhan Oleh Calon Sekda Bondowoso. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/