Friday, November 8, 2019

INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian IV)
Pelanggaran Peraturan Perundangan Mutasi Kepala BKD, Disertai Bukti Rekaman Ancaman Pembunuhan Oleh Calon Sekda Bondowoso Saifullah, SE., M.Si

BONDOWOSO – ijenpost.net – Sdr. Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos., diangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/353/430.4.2/2019 tanggal 15 April 2019. Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) melalui mekanisme Seleksi Terbuka.

Namun karena kegaduhan akibat adanya ancaman pembunuhan oleh calon Sekretaris Daerah (Saifullah, SE., M.Si), berakibat Sdr. Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos. memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala BKD Kab. Bondowoso karena adanya tekanan dan dugaan tindak pidana ancaman pembunuhan sehingga menciptakan ketidaknyamanan dalam bekerja. (Bukti rekaman dugaan tindak pidana ancaman pembunuhan terlampir)

Bupati Bondowoso selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam kurun waktu tersebut tidak pernah memanggil Sdr. Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos, untuk meminta penjelasan/klarifikasi dari yang bersangkutan perihal latar belakang pengunduran dirinya.

Begitu juga dengan Inspektorat Kab, Bondowoso, tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait penyebab pengunduran diri Sdr. Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos, sebagai bahan kajian dan dasar mutasi.

Puncaknya adalah pada tanggal 26 Agustus 2019, Sekda terpilih Saifullah, SE., M.Si datang ke BKD dan memimpin apel pagi. Pada kesempatan tersebut Saifullah, SE., M.Si menyampaikan (di hadapan seluruh peserta apel pagi) keputusan Bupati Bondowoso tentang Pemberhentian Sdr. Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos dari jabatan Kepala BKD Kab. Bondowoso, dan ditempatkan sebagai Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. SK dimaksud adalah SK dengan Nomor 188.45/474/430.4.2/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

Berdasarkan: PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 144, disebutkan bahwa : PNS diberhentikan dari JPT apabila : a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sebagai PNS; c. diberhentikan sementara sebagai PNS; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; f. ditugaskan secara penuh di luar JPT; g. terjadi penataan organisasi; atau h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Pasal 146 PP 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dari JPT diatur dengan Peraturan Menteri. (Sampai saat ini Peraturan Menteri yang dimaksud belum ada)

Fakta Pemberhentian Sdr. Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos

  1. Dasar pertimbangan Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Kepala BKD Kab. Bondowoso menjadi staf non eselon tidak jelas, mengingat tata cara pemberhentian JPT Pratama hingga saat ini belum diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membidangi Aparatur Sipil Negara.
  2. Sdr. Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos selama menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak pernah dikenai sanksi disiplin baik itu ringan, sedang maupun berat. Artinya yang bersangkutan adalah PNS yang taat aturan dan tidak pernah melanggar aturan disiplin PNS.
  3. Permohonan pengunduran diri yang bersangkutan tidak pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Inspektorat.
  4. Bupati tidak menggunakan asas pembinaan karier PNS sistem merit, dalam penempatan PNS berdasarkan standar kualifikasi, standar kompetensi, kemampuan dan rekam jejak PNS yang bersangkutan.
  5. SK Bupati Nomor 188.45/474/430.4.2/2019 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Kepegawaian Daerah an. Sdr. Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos, diindikasikan tidak melalui prosedur pembentukan produk hukum sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa SK tersebut tidak melalui Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada BKD Kab. Bondowoso (sesuai tupoksinya) dan asistensi format SK (sebagai salah satu bentuk produk hukum daerah) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
  6. Akibatnya adalah SK dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019. Pada pasal 167 ayat (1) Permendagri dimaksud disebutkan bahwa “Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12”.
  7. Sedangkan SK Nomor 188.45/474/430.4.2/2019 yang telah diterima oleh Sdr. Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos, sebagaimana tersebut diatas menggunakan “Huruf Arial”.
  8. Begitu juga dengan pemberhentian Kasubid Mutasi dan Promosi berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/475/430.4.2/2019, tidak melalu proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Inspektur Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan : UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 72, Ayat (1) “Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari Panitia Penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan”.

Pasal 77 “ Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan”.

Berdasar UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Paragraf 4. Pembatalan. Pasal 66, Ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 11 Tahun 2017 Tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 134 Ayat (2) Butir (e) “memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemberhentian Sdr. Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos dan Sulestiono, S.IP, M.Si., dari Jabatan Kepala BKD Kab. Bondowoso di mutasi ke jabatan Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, telah melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, sehingga SK Bupati terkait mutasi terhadap Sdr. Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos dan Sulestiono, S.IP, M.Si., cacat demi hukum dan batal demi hukum

Berambung, INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian V). Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundangan dalam Pelaksanaan Mutasi 21-09-2019. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/