Friday, November 8, 2019

INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian IX)
Dugaan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Permendikbud Nomor : 6 Tahun 2018

BONDOWOSO – ijenpost.net – Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Permendikbud Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Berdasarkan: Ketentuan Permendikbud sebagaimana diatas, Pasal 12 ayat 4, “Penugasan Kepala Sekolah Periode Pertama pada Satuan Administrasi Pangkal yang sama paling sedikit 2 (Dua) tahun dan Paling lama 2 masa periode atau 8 (delapan) tahun”.

Faktanya :Terdapat beberapa Kepala Sekolah yang baru promosi sebagai Kepala Sekolah pada tanggal 27 Mei 2019, kembali dimutasi pada 21 September 2019 (4 Bulan), antara lain sebagai berikut:

  1. Sri Indartik, SPd (Kepala Sekolah SDN Wonoboyo 3 Kec. Klabang dimutasi ke SDN Walidono 1 Prajekan (berawal dari Proses ini menimbulkan gejolak pada Guru di Klabang karena dari rentetan proses mutasinya mengakibatkan tergesernya Kepala Sekolah berprestasi di Klabang an. Is Siswardoyo (Ks. SDN Besuk Klabang) dimutasi ke SDN Bajuran 2 Kec. Cermee
  2. Suswati, SPd (Kepala Sekolah SDN Tangsil Kulon 1 Kec. Tenggarang dimutasi ke SDN Tangsil Wetan 1 Kec. Wonosari
Pertanyaan interpelasi :
  1. Apakah prosedur Pelaksanaan promosi dan mutasi Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Mutasi Kepala Sekolah pada tanggal 21-09-2019 sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan?
  2. Jika Sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, paparkan dokumen pelaksanaan promosi dan mutasi dimaksud?
  3. Apa hal yang mendasari rentetan pergeseran Kepala Sekolah sebagaimana diatas yang mengakibatkan Sdr. Is Siswardoyo di Geser ke SDN Bajuran 2 Kec. Cermee yang secara grade sekolah lebih rendah dibanding sekolah sebelumnya yaitu SDN Besuk Kec. Klabang?
Dari carut marut permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Mutasi Pengawas, Administrator dan Guru dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan mutasi tidak dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, sehingga patut kiranya Keputusan tersebut dibatalkan demi hukum. 

Bersambung INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian x) PENDAPAT TIM AHLI DPRD BONDOWOSO TENTANG MUTASI ASN DI LINGKUNGAN PEMKAB BONDOWOSO. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/