Friday, November 8, 2019

INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian V)
Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundangan dalam Pelaksanaan Mutasi 21-09-2019

BONDOWOSO – ijenpost.net – Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/506/430.4.2/2019 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal.

Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/508/430.4.2/2019 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Fakta ; Proses Mutasi tanggal 21-09-2019 yang tidak didahului pembahasan oleh Panitia Penilai kinerja PNS telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan, Pasal 72 Ayat (1) “Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan Objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari Panitia Penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan”.

Berdasarkan PP 30 Tahun 2019 disebutkan, Pasal 48 Ayat (1) “Panitia Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41”. Pasal 48 Ayat 2 “Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41”.

Berdasarkan PP 11 Tahun 2017 disebutkan, Pasal 56 Ayat (2) “Pihak yang berwenang mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi kepada PPK setelah mendapat pertimbangan Panitia Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah”.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi pada 4 April 2019 (seperti penjelasan di halaman sebelumnya)

Faktanya : a. pelaksanaan Mutasi tanpa didahului Rapat dan Pertimbangan dari Panitia Penilai Kinerja PNS, karena malam sebelum pelantikan 3 (Tiga) orang Anggota Panitia Penilai Kinerja (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, dan Inspektur) posisi sedang diluar kota (Samarinda); b. Belum jelas kenapa proses mutasi dipaksanakan untuk dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21-09-2019, tanpa dikomunikasikan terlebih dulu dengan Bapak Wakil Bupati selaku Penanggungjawab Kegiatan Penyusunan rencana Pembinaan Karier PNS, dan saat itu sedang tidak berada di Kab. Bondowoso, selain juga sebagian besar anggota Panitia Penilai Kinerja PNS sedang dinas luar ke Samarinda.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 52, Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Dari uraian sebagaimana diatas Proses Penetapan Keputusan Bupati Bondowoso tentang Mutasi Pejabat Administrasi tidak dilaksanakan sesuai Prosedur (Tanpa didahului Rapat Panitia Penilai Kinerja) artinya tidak terpenuhi salah satu ketentuan sahnya keputusan.

Petanyaan :

  1. Apakah prosedur pelaksanaan promosi dan mutasi dalam pelaksanaan Mutasi Pejabat Administrasi, dan Guru dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal (Kepala Sekolah) pada tanggal 21-09-2019 sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan?
  2. Jika sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, paparkan dokumen pelaksanaan promosi dan mutasi dimaksud?

Bersambung, INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian VI). Pengangkatan Sdr. Muhdar sebagai Camat Taman Krocok. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/