Friday, November 8, 2019

INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian X)
PENDAPAT TIM AHLI DPRD BONDOWOSO TENTANG MUTASI ASN DI LINGKUNGAN PEMKAB BONDOWOSO

BONDOWOSO – ijenpost.net

1. Kasus Posisi
Sebanyak 192 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilantik dan diambil sumpahnya, di Pendopo Bupati. Mutasi dipimpin langsung Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin. Dilaksanakan seremonial pengambilan sumpah jabatan yang selanjutnya diikuti dengan penandatangan SK, dan penyematan pangkat secara simbolis kepada para ASN. Secara terperinci diterangkan ASN di lingkup kesehatan sebanyak 18 orang, ASN di bidang pendidikan sebanyak 87 orang, ASN dari berbagai OPD sebanyak 87 orang. Rata-rata ASN yang dimutasi merupakan pejabat eselon III dan IV.

Adapun beberapa nama camat yang dimutasi seperti, Camat Tamanan diemban oleh Mahfud Junaedi, yang sebelumnya merupakan Camat Wonosari. Sementara, Kecamatan Wonosari kini dipimpin oleh Moh. Khalily. Kemudian, Camat Sumber Wringin kini diduduki oleh Rizky Idham Lukmana yang sebelumnya merupakan Camat Maesan. Sementara Camat Maesan saat ini dipimpin oleh Ahmad Sayadi. Selanjutnya, ada juga nama Ferry Hadi Sutjipto menjadi Camat Tegalampel, Moh. Shadik jadi Camat Tapen, Subhan menjadi Camat Grujugan, Yoyok Jalu Santoso menjadi Camat Botolinggo, Suhaji menjadi Camat Wringin, serta Sodik Waluyo yang menjadi Camat Pakem. ( Harian Bhirawa.co.id, Sabtu 21 September 2019 ).

Wakil Ketua DPRD Bondowoso mengkritik mutasi ratusan ASN oleh Pemkab Bondowoso beberapa waktu lalu, Sabtu (21/9/2019). Dia menilai, bahwa mutasi kemarin yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional itu, tak punya etika birokrasi. Banyak catatan minus Diantaranya ;

  1. Tak Libatkan TPK Secara Utuh Tim Penilai Kinerja (TPK) tidak dilibatkan secara utuh. Sesuai PP, TPK itu terdiri dari Sekda sebagai ketua tim, kemudian BKD sendiri, Inspektorat dan Asisten I. Pelaksanaan kemarin itu, Inspektorat dan Asisten I tidak tahu-menahu. Jadi murni rapat hanya antara Sekda dan Kepala BKD.
  2. Tumpang Tindih dan Amburadul, Dalam mutasi kemarin banyak terjadi tumpang tindih, dan amburadul dalam penempatan pejabat, baik yang struktural maupun fungsional.“Saya kira temen-temen sudah mengetahui di beberapa tempat ada satu jabatan yang dilantik itu dua orang. Bahkan, ada jabatan yang pejabat lama masih ada dan belum dimutasi. Akan tetapi sudah melantik pejabat baru. Yang terjadi di lingkungan struktural, belum yang fungsional. Misalnya kepala puskesmas, ada sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) puskesmas yang Kepala Puskesmas (Kapus) lama itu ada, dan belum dimutasi, tapi Kapus baru sudah dilantik, itu yang fungsional. Kemudian untuk mutasi guru dan kepala sekolah juga dinilai sangat fatal, karena terkait langsung dengan kualitas belajar mengajar di sekolah masing-masing. Sebaiknya mutasi guru dan kepala sekolah dilakukan ketika tahun ajaran baru atau setelah rapotan, sehingga tidak mengganggu skenario kurikulum yang berjalan di masing-masing sekolah.
  3. Terkesan sarat kepentingan, ratusan ASN yang dimutasi terkesan syarat dengan kepentingan. Salah satunya dibuktikaan adanya komitmen sewaktu kampanye Pilkada, semua bermuara untuk kepentingan Bondowoso. Bukan untuk golongan merah, golongan hijau, golongan kuning dan lainnya. Akan tetapi ketika ini terjadi, kondisi Bondowoso Melesat itu bisa diraih dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun kedepan menjadi pesimis.
  4. Pemkab tak cermati alur karir ASN, Wakil ketua DPRD Bondowoso berpendapat bahwa mutasi kemarin jauh dari etika birokrasi. Seyogyanyanya, dalam mutasi itu ada dua fondasi yang wajib dijadikan kajian, sebelum memutasi seseorang. Salah satunya adalah alur karir. Pertama alur karir, itu untuk menempatkan seseorang dalam jabatan. Dasarnya salah satunya alur karir. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat jabatan. Kalau bicara alumni IPDN, jelas karir ASN dan basik mereka adalah pemerintahan. Sementara alurnya, pertama mereka lulus pasti ditempatkan sebagai Sekretaris Lurah. Seklur itu paling tidak mereka sudah berpengalaman di dua tempat. Bukan dua tahun, tapi dua tempat. Kemudian setelah Seklur naik ke lurah, minimal dua tempat. Dari lurah kemudian Kasi Pem atau Kasi PMD itu juga minimal dua tempat, baru Sekcam. Kemudian Sekcam ini juga minimal dua tempat kemudian baru bisa jadi Camat. Itu pun harus dua tempat baru naik dipromosikan ke Kabag. Artinya tata alur kepemerintahan itu, ASN betul-betul berpengalaman, sejak dari dasar. Apalagi ada orang yang tidak berpengalaman dipemerintahan, kemudian didudukkan sebagai sekcam atau camat, amburadul pasti. Karena tidak menguasai ruhnya pemerintahan. Sementara dalam mutasi yang dilakukan kemarin, banyak terjadi hal demikian. Jumlahnya menurut Sinung, 50 banding 50.
  5. SK Tak Langsung Diserahkan Selain empat hal di atas, Sinung juga menyoroti perihal SK yang tidak langsung diserahkan oleh BKD. Dan perlu diketahui program BKD yang lalu, hari ini pelantikan hari ini terima SK. Salah satu bentuk percepatan, dalam bidang pemerintahan. Namun pelantikan ASN beberapa waktu yang lalu tidak melakukan percepatan semacam itu. “Hari ini dilantik, SK masih menunggu. Jadi bukan tambah cepat, bukan tambah melesat akan tetapi tambah amburadul. (Time Indonesia, 01 Oktober 2019).
Berdasarkan kasus posisi tersebut diatas dapat diangkat isu hukum sebagai berikut :
  • Apakah mutasi ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso sesuai dengan peraturan perundang- undangan
  • Apakah dalam mutasi ASN dapat dilakukan tanpa pertimbangan Tim Penilai Kinerja (TPK)?

2. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Nomor 5601);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340)
  7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 86)
  8. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226).
  9. Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 391 ;
  10. SE Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Mutasi PNS;
  11. Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya;
Bersambung INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian XI) PENDAPAT TIM AHLI DPRD BONDOWOSO TENTANG MUTASI ASN DI LINGKUNGAN PEMKAB BONDOWOSO (Bagian 2)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/