Friday, November 8, 2019

INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian XI) PENDAPAT TIM AHLI DPRD BONDOWOSO TENTANG MUTASI ASN DI LINGKUNGAN PEMKAB BONDOWOSO (Bagian 2)

BONDOWOSO – ijenpost.net

1. Analisis Hukum
a. Isu Hukum yang pertama
Penempatan pegawai dapat dilakukan dengan asas terbuka, bebas, obyektif, adil dan setara tanpa diskriminasi. Pegawai dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil Pusat dan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah. Mutasi Pegawai Negeri Sipil mengikuti aturan dalam Pasal 73 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menyatakan:

  1. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, dan Instansi daerah dan ke perwakilan negara Indonesia diluar Negeri;
  2. Mutasi PNS 1 (satu) Instansi Pusat atau Instansi daerah dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian;
  3. Mutasi PNS antar Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Propinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
  4. Mutasi PNS antar Kabupaten/kota, antar Provinsi, dan anatar Provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
  5. Mutasi PNS Provinsi/ Kabupaten/ kota ke instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Kepala BKN;
  6. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN;
  7. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;
  8. Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan kepada anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk instansi pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk instansi daerah.
Ketentuan mutasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebut di atas, sejalan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 menyatakan :
  • Berstatus PNS;
  • Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
  • Surat permohonan PNS yang bersangkutan;
  • Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang diduduki;
  • Surat persetujuan dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  • Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah atau JPT Pratama;
  • Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat dan atau jabatan terakhir; salinan/ fotocopy penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  • Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah atau JPT Pratama;
  • Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
Menurut Pasal 190 ayat (2) PP Nomor 11 tahun 2017 menyatakan bahwa mutasi dapat dilakukan :
  1. Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.
  2. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
  3. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
  4. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
  5. Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
  6. Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.
Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan mutasi pegawai diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 5 tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan :
  • Kompetensi;
  • Pola karier;
  • Pemetaan pegawai;
  • Kelompok rencana suksesi ( talent pool);
  • Perpindahan dan pengembangan karier;
  • Penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja;
  • Kebutuhan organisasi;
  • Sifat pekerjaan teknis atau tergantung pada klasifikasi jabatan.
Hal yang perlu diperhatikan terkait jangka waktu mutasi dan mutasi dengan prinsip larangan konflik kepentingan diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan:
(4) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; (5) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi; (6) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Maka tim dapat menyimpulkan sebagai dasar mutasi pegawai kesesuaian antar kompetensi dan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, jangka waktu mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Sejalan dengan PP tersebut persyaratan Mutasi diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala BKN RI Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi menyatakan:

  • berstatus PNS;
  • analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
  • surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  • surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  • surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  • surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  • salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan I atau jabatan terakhir;
  • salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  • surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
  • surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
Hal yang perlu diperhatikan Prosedur Mutasi diatur dalam Pasal 4 Peraturan BKN RI Prosedur mutasi selain mutasi dalam I (satu) Instansi Pusat atau dalam I (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut:
  • PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan;
  • Usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  • Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi;
  • Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  • Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
  1. PPK instansi penerima; dan
  2. PNS yang bersangkutan.

Selain Pasal 4, juga diperjelas dalam Pasal 5 tentang mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
  • Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
  • Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi;
  • Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi;
  • Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK;
  • Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.
Jadi menurut pendapat tim ahli, apabila mutasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten Bondowoso, dalam hal ini adalah Bupati Bondowoso tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan seperti di atas, maka mutasi yang telah dilakukan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/508/430.4.2/2019 tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keputusan oleh Bupati/ Pejabat terdapat asas tidak menyalahgunakan wewenang, adalah asas larangan mencampuradukkan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/508/430.4.2/ 2019 tentang pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrasi dan pengawas. Bahwa pejabat atau badan TUN harus melakukan kewenangannya untuk tindakan hukum sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu).

Kewenangan yang dilakukan sebelum waktunya merupakan contoh pelanggaran asas ini. Bahwa KTUN yang dibuat oleh Bupati terkait proses mutasi ASN yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso belum sesuai dengan asas larangan mencampuradukkan wewenang, sehingga menyebabkan kerugian bagi ASN yang dimutasi.

Sejalan dengan asas diatas juga tidak kalah penting asas kepastian hukum yang menghendaki supaya Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh asas kepatutan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh UU PTUN 2004, UU Anti KKN 2009, UU ASN 2014, UU Pemda 2014. Terkait dengan asas ini bahwa Bupati dalam membuat Keputusan masih belum memperhatikan asas ini terbukti bahwa dalam pembuatan SK terdapat ASN yang masih aktif dijabatan tertentu ternyata diisi ASN lainnya.

Bersambung INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian XII) PENDAPAT TIM AHLI DPRD BONDOWOSO TENTANG MUTASI ASN DI LINGKUNGAN PEMKAB BONDOWOSO (Bagian 3)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/