Friday, November 8, 2019

INTERPELASI DPRD BONDOWOSO (Bagian XII) PENDAPAT TIM AHLI DPRD BONDOWOSO TENTANG MUTASI ASN DI LINGKUNGAN PEMKAB BONDOWOSO (Bagian 3)

BONDOWOSO – ijenpsot.net

b. Isu Hukum yang kedua Mendasarkan pada isu hukum kesatu pada huruf a diatas, mutasi yang dilakukan oleh Bupati adalah belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas dalam UU PTUN 2004, UU ASN 2014 dan UU Pemda 2014.

Adapun untuk menjawab isu hukum kedua tujuan Penilaian Kinerja PNS untuk menjamin obyektifitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Cara penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan capaian, target, hasil serta manfaat yang dicapai serta perilaku Pegawai Negeri sipil.

Penilaian kinerja PNS berada pada kewenangan instansi pemerintah masing- masing. Penilaian kinerja PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung PNS tersebut. (Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU ASN).

Hasil penilaian kinerja PNS berguna sebagai jaminan obyektifitas dalam pengembangan PNS, selain itu sebagai syarat dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi serta dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan. (Pasal 77 ayat (5) UU ASN).

Jadi PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target, diberi sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 77 ayat (6) UU ASN).

Adapun bentuk disiplin hukuman PNS melalui penurunan Jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS).

Berdasarkan Pasal 7 (ayat 2) PP Disiplin PNS menyatakan tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:

  • Teguran lisan;
  • Teguran tertulis;
  •  Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  • Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari :
  • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  • Pembebasan dari jabatan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan;
  • Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 
Selanjutnya terkait kedudukan ASN yang dapat dimutasi berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (3) menyatakan mutasi terdiri atas:
  • mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
  • mutasi PNS antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi;
  • mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi;
  • mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya;
  • mutasi PNS antar-Instansi pusat; dan
  • mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
Menurut Peraturan Kepala BKN Republik Indonesia Pasal 10 (1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  • memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
  • tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  • tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
  • tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di tandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
Menurut Pasal 191 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPK PNS).

Menurut Pasal 1 angka 17 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana Pasal 201 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan:

(1) Tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah dibentuk oleh PyB.
(2) Tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  • PyB;
  • pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
  • pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
  • pejabat pimpinan tinggi terkait.

(3) Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme kerja tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

  • Kualifikasi;
  • Kompetensi;
  • Kinerja; dan
  • Disiplin.
Diperjelas lagi dalam Pasal 5 Permen Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
  • Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
  • Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
  • Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
  • Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
  • Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat; dan
  • Pendidikan di bawah SLTA.

Pasal 6 Permen Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi:

  • Diklat Kepemimpinan;
  • Diklat Fungsional;
  • Diklat Teknis; dan
  • Seminar/Workshop/Konferensi/Setara.

Pasal 7 Permen Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :

  • Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
  • Perilaku kerja.

Pasal 8 Permen Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

  • Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
  • Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Terkait mutasi ASN dilingkungan Pemkab. Bondowoso belum membentuk PPK yang berjumlah gasal dan menggunakan 4 (empat) dimensi dalam pengukuran Profesional ASN dilingkungannya.

Maka tim berpendapat bahwa sekiranya proses mutasi di lingkungan Pemkab Bondowoso tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan di atas, maka mutasi tersebut belum bisa dikatakan sesuai dengan perundang-undangan. Atau dengan kata lain bahwa kasus mutasi dilingkungan Pemkab. Bondowoso belum sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Demikian pendapat Tim Ahli ini kami sampaikan, semoga memberikan manfaat.

Bondowoso, 07 Oktober 2019

Tim Ahli DPRD Bondowoso

  1. Dr. Hari Sukarno, M.M. (Universitas Jember)
  2. Dr. Moh.Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)
  3. Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H. (Universitas Jember)
  4. Dr. Musolli Ready, M.A. (Institut Agama Islam Nurul Jadid)
  5. Fauziyah, S.H.,M.H. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember)
  6. Eko Saputro, SH., M.H. (Penasehat Hukum)
  7. Dr. Rifa’i, S.Ag., M.Pdi.

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/