Sunday, November 17, 2019

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Pastikan Interpelasi Mutasi Tetap Berlanjut

BONDOWOSO – ijenpost.net – Interpelasi adalah peristiwa hukum dalam ranah politik merupakan sesuatu yang konstitusional, sejatinya bukan merupakan sesuatu kegaduhan baru, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan kaidah dalam UU MD3 maupun Peraturan Tata Tertib DPRD.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, minggu 17 November 2019 di kediamannya.

Sinung juga mengomentari terkait pendapat pengamat Kebijakan birokrasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Fisip (Fisip) terkait persoalan mutasi dan promosi jabatan yang di Interpelasi-kan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, “seyogyanya analisa akademis dari pengamat kebijakan, menggunakan kajian yang dulakukan oleh ahli hukum, bukan dosen Fisip. Karena pendekatan ilmiahnya akan jauh berbeda”.

Seorang ahli hukum, lanjut Sinung, akan bersifat obyektif dengan menggunakan pendekataan TAAT KEPADA AZAZ UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM, tetapi jika ahli dari keilmuan Fisip akan menggunakan pendekatan subjectivitas karena politik itu bersifat presepsi dan asumsi dari satu sisi sudut pandang si ahli.

Menurutnya, mutasi dan promosi yang dilakukan oleh pihak eksekutif sah-sah saja dilakukan, senyampang tidak melanggar ketentuan, tak terkecuali oleh kepala daerah yang memiliki hak dan kewenangan, seperti yang terjadi di Bondowoso ini. Baginya, yang utama adalah proses mutasi dilalui sesuai ketentuan, bukan menabrak ketentuan perundangan. Jika hak dan kewenangan harus menabrak ketentuan perundangan yang beralaku, dapat dikatakan penyalahgunaan kewenangan Kepala Daerah.

“Mutasi menjadi wewenang mutlak dari kepala daerah, tetapi jika mutasi melanggar Undang-Undang perlu kita Interpelasi-kan”.

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan Azas-azas Umum Pemeritnah yang Baik (AUPB) khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Mengenai interpelasi yang diajukan, ia pun menegaskan sikap tetap melanjutkannya. Sinung Sudrajad mengungkapkan, interpelasi mutasi merupakan proses politik yang sepatutnya dihormati oleh semua pihak.

“Interpelasi tetap berlanjut. Untuk mengetahui dengan pasti, bagaimana proses sebenarnya,” urainya.

Selain mutasi diduga tidak berlandaskan pada undang-undang, promosi dan mutasi tersebut ditegaskan juga oelh Sinung, telah menciptakan kegaduhan dan ketidaknyamanan ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Redaksi Ijen Post, kekuatan politik dan pendukung dari kubu pemerintah Kabupaten Bondowoso, cukup santai menjawab, bakal menghadapinya dan sudah menyiapkan jawaban berdasarkan landasan hukum yang jelas. Dan memastikan bahwa Hak Interpelasi DPRD Bondowoso akan kandas, karena mutasi mutlak hak Kepala Daerah dan tidak dapat di intervesi oleh kekuatan manapun. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/