Tuesday, December 31, 2019

Bupati Jelas Melanggar, Para Pembantu Bupati Malah Tuduh LSM LIBAS Penyebar Fitnah

BONDOWOSO – ijenpost.net - Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PPP Bondowoso Haryoto S.Pd., mengatakan Bupati Salwa justru sangat taat pada Peraturan Pemerintah. Senin, (30/12/19).

Haryoto S.Pd., juga membantah tudingan Ketua LSM Libas, Ahmad Fauzan Abdi, bahwa Bupati Bondowoso dianggap melanggar dalam pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Direktur PDAM, Dewan Pengawas PDAM serta Direktur Administrasi dan Umum PT Bondowoso Gemilang (Bogem). Tuduhkan Ahmad Fauzan Abdi terhadap Bupati atas pelantikan yang menyalahi PP 54 tahun 2017 tersebut sangatlah tidak benar hanya berdasarkan kata orang yang belum tentu kebenarannya dan tanpa data yang falid. Itu sama saja dengan menyebar Fitnah.

Mendapat tudingan negatif dan tuduhan memfitnah Bupati, ketua LSM LIBAS, Ahmad Fauzan Abdi, menjelaskan dasar hukum atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Dewan Pengawas PDAM, kepada masyarakat Bondowoso pada umumnya dan secara khusus kepada (LPP) DPC PPP Bondowoso. Dia mejelaskan secara detail dasar regulasi yang menjadi acuan dalam implementasi pelaksanaannya.

Dalam hal Bupati mengangkat Dewan Pengawas dan Direktur PDAM, bila mengacu kepada kepada perbub 52 tahun 2019 pasal 26 huruf a jelas dikatakan pengangkatan anggota dewan pengawas dan anggota direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM bagi Perumda dan itu sejalan dengan permendagri 37 tahun 2018 pasal 49, jadi bukan dengan keputusan Bupati. Karena bila mengacu kepada permendagri 37 thn 2018 pasal 48 angka 1 yang berbunyi Kepala daerah menyerahkan Calon anggota direksi terpilih kepada KPM. Untuk selajutnya KPM dengan keputusannya melakukan pengangkatan seperti yang tertuang dalam pasal 49 huruf (a).

Tapi yang saya sayangkan, lanjut Ahmad Fauzan Abdi, SK pengangkatan Dewan Pengawas serta Anggota Direksi PDAM menggunakan Surat Keputusan Bupati No 637 dan SK nomor 657 . Ini berarti Bupati menyalahi aturan yang dibuatnya sendiri yang tertuang didalam Perbub 52 tahun 2019, ini benar-benar ironi “membuat aturan sendiri untuk dilanggar sendiri”.

Perlu di ingat, kita harus bisa membedakan kedudukan KH. Salwa Arifin selaku Bupati dan selaku Kepala daerah. Dalam hal ini mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah dan dalam hal ini di sebut KPM. Dan memang Permendagri 37 tahun 2018, KPM menyerahkan kewenangan kepada kepala daerah dalam hal proses seleksi Dewan Pengawas, Anggota Direksi perumda dan anggota direksi perseroan daerah tapi dalam hal pengangkatanya dilakukan oleh keputusan KPM untuk perumda dan Keputusan RUPS untuk perseroan daerah.

Pasal 45 sampai 47 Permendagri 37 tahun 2018, dijelaska bahwa KPM menyerahkan kepada kepala daerah untuk melakukan proses seleksi rekruitmen Dewan Pengawas, Anggota Ddireksi baik itu Perumda maupun Perseroan Daerah. Di pasal 48 kepala daerah menyerahkan calon direksi terpilih kepada KPM untuk perumda dan RUPS untuk perseroan daerah. Di pasal 49, calon Anggota Direksi, diangkat KPM di Perumda dan Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk di Perseroan Daerah. Jadi ada pemisahan kedududukan, KH. Salwa Arifin sebagai Bupati dan KH. Salwa Arifin sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham.

Saya menyesalkan para pembantu bupati tidak memiliki kepekaan dalam mencermati bunyi pasal pasal yang ada di permendagri 37 tahun 2018 dan Perbub 52 tahun 2019 itu sendiri.

Bila memang Sekda memiliki kemampuan manejerial serta jiwa leadhership dan sadar bila dirinya selaku pimpinan di kesekretariatan daerah, harusnya mampu mengedalikan ini semua, karena jelas di UU 23 tahun 2014 pasal 213 angka 2 dan PP nomor 18 thn 2016 angka 4 huruf a “Sekda melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah” dan Permendagri 80 thn 2015 terkait paraf koordinasi dari pejabat terkait tentang penyusunan produk hukum daerah.

Dan ini jelas menampakan ketidak mampuan dan lemahnya kinerja seorang Sekda Bondowoso untuk mengatur dan menata semua kegiatan di Pemkab Bondowoso, banyak sekali carut marut yang terjadi dikarenakan rendahnya pemahaman seorang sekda terhadap peraturan yang ada.

Para pembantu Bupati harusnya lebih profesional dan berani bersikap jujur jangan terus terusan membohongi Bupati, karena akibat kesalahan mereka akhirnya Bupati harus menanggung akibat dan konsekwensinya baik secara hukum dan secara moral. Harusnya mereka berkaca kepada peristiwa interpelasi, itu semua karena ada pembantu Bupati yang melakukan kebohongan kepada Bupati, ini kan bentuk pengkhianatan terhadap Bupati.

Jangan sampai ada lagi peristiwa seorang Camat dilantik menjadi Sekretaris Camat, bilang bukan kesalahan. Ingat ditabraknya pranata hukum maka akan rusaklah pranata sosial.

Apa yang saya lakukan ini semua karena kecintaan saya kepada KH. Salwa Arifin selaku Bupati Bondowoso, dan saya akan menyuarakan kebenaran meskipun itu menyakitkan. Saya tegaskan, akan mengatakan itu salah jika memang salah, meskipun itu berdampak kepada diri saya.

Saya juga mengingatkan kepada anggota dewan yang terhormat, anda memiliki fungsi pengawasan seperti amanah Undang undang dan saya berharap para anggota dewan jangan menutup mata bila ada kekeliruan yang dilakukan oleh eksekutif segera ingatkan jangan hanya diam dan berpangku tangan. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/