Tuesday, December 24, 2019

Jika Elit Birokrasi Hobi Bohong

OPINI - Belum lama ini, terbongkarnya kebohongan yang dilakukan oleh seorang Sekretaris Penguasa (Sekpeng) dan Kepala Kepegawaian, mengaku sudah menerima rekomendasi komisi Aparatur Negara (KAN), yang menyatakan proses mutasi tidak ada masalah, bahkan menurut Sekpeng mendapatkan apresiasi oleh KAN karena telah melakukan proses mutasi tanpa ada permasalahan. Maklumlah pembohong tingkat dewa.

Penulis hanya semata-mata ingin mengajak pembaca untuk bersikap kritis dan obyektif mempertanyakan komitmen elit birokrasi maupun kekuasaan pada karakter politik yang berintegritas, bukan pembohong.

Bagaimanapun juga, wajib hukumnya mengkiritisi narasi kebijakan yang dibangun para elit birokrasi yang sedang mencari popularitas dan berkeinginan meraih kekuasaan. Apakah penyataan yang dia ucapkan hanyalah pepesan kosong ataukah memang hanya menjalankan skenario politik yang lebih besar?

Terungkapnya kebohongan Sekpeng dan Kepala Kepegawaian benar-benar diluar ekspektasi para pendukungnya. Apalagi pihak di lingkaran kekuasaan berlomba-lomba jualan kecap nomer satu hanya untuk kepentingan pribadi. Terungkapnya kebohongan Sekpeng dan Kepala Kepegawaian nampaknya menjadi ajang pertaruhan kredibilitas dan integritas elit kekuasaan dan Wakil Rakyat.

Krisis integritas pemerintah akibat ulah Sekpeng dan Kepala Kepegawaian, memang sudah kronis. Hal tersebut terutama dengan maraknya penyataan kontroversial Sekpeng di hampir semua kesempatan forum pegawai. Kebohongan secara sistematis terus menerus disampaikan Sekpeng kepada pegawai dan masyarakat. Perilaku Sekpeng sudah identik dengan kesombongan, bicara ngawur, sok jujur, sok tegas tetapi penuh dengan lingkaran kebohongan. Karir Sekpeng memang diawali dengan kebohongan dan di ikuti kebohongan-kebohongan berikutnya.

Sekpeng sebagai elit birokrasi sering berbicara tentang moralitas, namun sesungguhnya dirinya sendiri jauh dari perilaku bermoral. Sering bicara sampai berbusa-busa tentang integritas dirinya, namun kenyataannya dirinya pembohong kelas kakap. Kekuasaan yang secara formal di amanahkan ternyata diperlakukan layaknya sebuah topeng untuk menyembunyikan perilaku busuknya.

Hal yang sangat disayangkan, semestinya elit birokrasi dapat dipercaya mengemban amanah. Kepercayaan dari Kepala Daerah terhadap Sekpeng untuk membantu mengelola pemerintahan sangat besar. Sumpah jabatan dalam pelantikan seorang elit birokrasi adalah janji dan konsekuensi, untuk membantu Kepala Daerah menentukan nasib orang banyak. Maka ketika elit birokrasi justru semakin sering bermain-main dengan ucapan dan tindakannya, gemar melontarkan narasi yang menyesatkan, maka hal ini sungguh memalukan.

Namun masihkah Sekpeng memiliki rasa malu? Apa yang terjadi dalam narasi pidato Sekpeng sekarang ini, pegawai dan masyarakat justru semakin sering dipertontonkan akrobat kebohongan Sekpeng. Membangun narasi bohong, memutarbalik fakta, bahkan menyebar keresahan seolah hal lumrah. Apalagi Kepala Daerah sebagai pemimpin tertinggi di daerah, masih juga di bohongi oleh Sekpeng, Kepala Kepegawaian dan kroninya.

Rasa malu Sekpeng dan Kepala Kepegawaian nampak semakin menjauh. Jarang kita mendengar permintaan maaf sebagai ungkapan rasa malu dan bersalah atas wanprestasi yang dilakukan Sekpeng dan Kepala Kepegawaian, apalagi bohong kepada Kepala Daerah.

Yang sering terjadi adalah sebuah bentuk mekanisme membela diri untuk menutupi rasa malu. Tindakan yang memalukan lebih sering ditutupi dengan membuat argumentasi, pembelaan yang pada dasarnya adalah lingkaran kebohongan.

Urat malu Sekpeng dan Kepala Kepegawaian sudah lama putus, barangkali kedua elit birokrasi ini memang bukan hanya pakar hukum tetapi juga pakar bohong. Pernyataan Kepala Daerah jika telah dibohongi oleh kedua elit birokrasi ini, sepertinya tidak lagi memalukan keduanya.

Setidaknya kita berterima kasih kepada Kepala Daerah, yang telah membuka kedok kedua bawahnya, memberikan informasi bohong yang menjerumuskan Kepala Daerah memberikan pernyataan yang menjurus pada kebohongan publik.

Retorikan Sekpeng dan Kepala Kepegawaian, yang menganggap dirinya paling berintegritas, sudah sirna atas pengakuan Kepala Daerah. Kebohongan mereka dibongkar di depan forum terhormat Rapat Paripurna Wakil Rakyat.

Logikanya kedua pejabat tersebut harus menghadapi malu dan resiko sosial, mengundurkan diri dari jabatannyam dan meminta maaf kepada Kepala Daerah dan seluruh masyarakat.

Namun, Sekpeng dan Kepala Kepegawaian sudah bebal dan ndablek, mereka hanya menghadapi dengan sikap tanpa beban dan tanpa rasa bersalah. (*)

Kisah fiktif yang dapat dipetik hikmahnya
Oleh Redaksi Ijen Post

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/