Wednesday, December 18, 2019

Ketua DPRD Bondowoso : Konsultasi Pimpinan DPRD ke KASN, Menghindari Anggapan Politisasi Mutasi

BONDOWOSO – ijenpost.net - Pemanggilan Sekda dan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso serta pihak terkait untuk memberikan Klarifikasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 9/12/2019, merupakan hasil konsultasi Pimpinan DPRD atas materi Hak Interpelasi DPRD Bondowoso terhadap pelanggaran ketentuan perundangan dalam proses mutasi yang menimbulkan kegaduhan.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir saat ditemui di Wisma Ketua DPRD, Senin 16 Desember 2019 malam, menjelaskan bahwa sumber Hak Interpelasi DPRD sebenarnya dari eksekutif sendiri. Berawal dari kagaduhan pernyataan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menimbulkan aksi prostes demonstrasi Kepala desa di gedung DPRD. Bersamaan dengan aksi domonstrasi Kelapa Desa tersebut, ada aduan kegaduhan lagi terhadap proses mutasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menindaklanjuti aduan kegaduhan mutasi tersebut, saya sebagai ketua DPRD memdisposisikan kepada Komisi I DPRD untuk segera menindaklanjuti. Dan Komisi I, langsung mengagendakan rapat kerja dengam Tim Penilai Kinerja (TPK). Dua kali rapat kerja Komisi I dengan TPK, tidak dihadiri oleh Sekda sebagai ketua TPK.

Dalam rapat kerja Komisi I, akhirnya menginisiasi beberapa anggata DPRD meningkatkan hasil rapat kerja menjadi Hak Interpelasi DPRD untuk bertanya langsung kepada Bupati sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

H. Ahmad Dhafir menjelaskan, kewenangan untuk menyatakan proses mutasi dan promosi sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kewenangan BKN RI, dan yang melakukan pengawasan adalah KASN, bukan di BKN Regional.

Jika ada pihak, jelas H. Ahmad Dhafir, bahwa KASN tidak mempunyai kewenangan mengevaluasi dan melakukan pengawasan terkait mutasi dan promosi di daerah. Pihak tersebut harus banyak membaca dan belajar masalah kepegawaian. Jangan asal mengeluarkan statemen. Proses seleksi JPT Pratama harus melalui mekanisme ijin dari KASN. Proses baru bisa dimulai setelah ada surat ijin pelaksanaan dari KASN. Hal ini jelas diatur dalam UU 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Surat Undangan Klarifikasi, jelas disebutkan, bahwa proses klarifikasi KASN berdasarkan hasil konsultasi Pimpinan DPRD dengan KASN di jakarta. “Saya waktu itu terima tembusan dari KASN, demikian juga Mendagri, BKN, dan Gubernur. Secara logika, disaat Lembaga Negara seperti DPRD mendapatkan tembusan Surat Undangan Klarifikasi dari KASN, tentunya akan ada tembusan surat pemberitahuan hasil klarifikasi. Jadi respon KASN tidak hanya memberikan tembusan Surat Undangan Klarifikasi, tentunya DPRD juga akan mendapat tembusan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan surat tembusan Keputusan atau Rekomendasi KASN bila proses klarifikasi kepada pihak terkait telah selesai”.

Jika Wakil Pimpinan DPRD, Sinung Sudrajad, berkomentar bahwa DPRD belum mendapatkan surat rekomendasi KASN, semata-mata hanya ingin menciptakan Bondowoso ini kondusif. Pimpinan DPRD sebenarnya sudah punya jawabannya, Pimpinan DPRD telah menerima tembusan Berita Acara Hasil Klarifikasi dari KASN, tetapi saya memerintahkan untuk tidak membuka ke publik, agar proses ini sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.

“Dalam Berita Acara KASN yang saya terima, proses klarifikasi KASN masih berlangsung, masih banyak berkas yang diminta KASN. Salah satunya, KASN masih meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan LHP promosi ASN yang dipermasalahkan. Artinya KASN serius memeriksa proses mutasi di Bondowoso. Dalam Berita Acara Klarifikasi tersebut, ada beberapa proses mutasi oleh Pemkab Bondowoso yang dinyatakan bermasalah oleh KASN".

Mengapa Pimpinan DPRD bersepakat ke KASN, jelas H. Ahmad Dhafir, karena UU ASN disebutkan bahwa Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. Kami (DPRD Bondowoso) tidak ingin, kemudian ada anggapan politisisasi mutasi. Dan Pimpian bukan saya sendiri, tetapi seluruh pimpinan berangkat ke KASN.

Kembali pada Klarifikasi KASN, jelasnya, Klarifikasi KASN adalah pemeriksaan pada obyek yang diperiksa/disidik, tetapi pengawasan DPRD lebih pada dampak kebijakan pemerintah. Ada yang bilang jika proses mutasi ini tidak gaduh, memang tidak gaduh jika dibandingkan dengan kegaduhan pertengkaran suami istri sampai lempar piring atau gelas. Tetapi gaduh di pemerintahan, adalah karena ASN dihantui rasa takut, rasa was-was, sehingga tidak nyaman bekerja dan malas melayani masyarakat.

Untuk itu, saya berharap semua pihak untuk saling menghormati Hak Interpelasi DPRD dan proses yang klarifikasi yang masih berjalan di KASN. Kewajiban DPRD dan Pemerintah Daerah melayani masyarakat dengan nyaman dan senang. Disaat masyarakat mendapatkan pelayanan dengan senang, maka saya sebagai wakil rakyat di DPRD juga akan ikut senang, kata H. Ahmad Dhafir. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/