Tuesday, December 17, 2019

SEKPENG : INTERPELASI = LUDRUK POLITIK

OPINI - Ketegangan antara Pemerintah dan Wakil Rakyat di satu daerah, berawal ketika rapat paripurna Wakil Rakyat pada 18 November 2019 menetapkan Materi Interpelasi Wakil Rakyat tentang mutasi sebagai Hak Interpelasi Wakil Rakyat. Materi Interpelasi Wakil Rakyat ini kemudian di konsultasikan ke Komisi Aparatur Negara (KAN), dan dilanjutkan dengan adanya undangan klarifikasi KAN kepada kepala Daerah (KD), Sekretaris Penguasa (Sekpeng), Kepala Kepegawaian dan pihak-pihak terkait. Pertanyaannya apakah benar sesuai pernyataan Sekpeng, bahwa “HAK INTERPELASI” yang dilakukan Wakil Rakyat hanya sebuah “LELUCON” atau “LUDRUK POLITIK” yang tidak lucu?

Langkah Hak Interpelasi Wakil Rakyat menimbulkan pro dan kontra. Seakan menerapkan prinsip “ANJING MENGGONGGONG, KAFILAH TETAP BERLALU”, Wakil Rakyat yang masuk dalam pengusul Hak Interpelasi gigih mencari fakta atau temuan untuk mendapat “BUKTI” bahwa Pemerintah telah melanggar Peraturan Perundangan dalam proses mutasi. Salah satu hasilnya Wakil Rakyat mengumumkan ke publik melalui media, materi Hak Interpelasi Wakil Rakyat secara keseluruhan tanpa kecuali, dengan tujuan masyarakat paham atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun pengumuman beberapa temuan dalam materi Hak Interpelasi Wakil Rakyat tersebut adalah : Pertama, proses mutasi tidak didahului dengan pembahasan oleh Panitia Penilai Kinerja (TPK) PNS karena ada 3 (tiga) orang anggota Panitia yang sedang berada di luar kota pada saat sebelum pelantikan.

Kedua, SK Panitia Penilaian Kinerja (TPK) PNS lingkungan Pemerintah, tidak diparaf oleh Kepala Kepegawaian tetapi diparaf oleh Kepala Badan politik.

Ketiga, pemberhentian dari 2 (dua) ASN yang menjabat Kepala Kepegawaian dan Kasubdid Mutasi dan Promosi dengan alasan diskresi Kepala Daerah, mengabulkan pengunduran diri 2 ASN tersebut. Sedang alasan mundur dua ASN dari jabatan kepala Kepegawaian dan Kasubdid Mutasi dan Promosi, karena adanya ancaman pembunuhan oleh calon Sekpeng kepada Kepala Kepegawaian, dibuktikan dengan rekaman percakapan calon Sekpeng dan Kepala Kepegawian via telepon.

Keempat, pengangkatan Camat, tidak memiliki ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamong prajaan. Kelima, promosi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena baru saja terbebas dari sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat dikarenakan PNS wanita menjadi Istri Kedua.

Keenam, Jabatan yang tumpang tindih Sekcam dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan tanpa ada pelantikan ulang. Ketujuh, terdapat beberapa Pejabat yang dimutasi hanya 1 (satu) minggu sebelum pensiun dan tidak memiliki urgensi permasalahan dalam mutasi tersebut. Dan kedelapan, terdapat beberapa Kepala Sekolah yang baru promosi sebagai Kepala Sekolah, kembali dimutasi

Setelah mengumumkan temuan tersebut, Wakil Rakyat mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun Sekpeng membuat gebrakan politik baru dengan akan mengeluarkan statemen yang menganggap hak interpelasi Wakil Rakyat hanyalah “LURUK POLITIK” belaka dan hanya mencari sensasi. Hal ini dikemukakan Sekpeng dalam berbagai kesempatan dan forum-forum resmi pemerintah.

Mendapatkan “PELECEHAN” dari Sekpeng, lembaga Wakil Rakyat semakin kekeh dan tidak akan berhenti untuk terus melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan oleh pemerintah.

Tampaknya, kubu pemerintah melalui Sekpeng selalu “MEMBUAT ONAR” dengan menciptakan “KEGADUHAN” baru, “MENYEPELEKAN” permasalahan, sampai dengan “MERENDAHKAN” semua pihak yang berhadapan dengan Sekpeng. Kemampuan Sekpeng dalam menyikapi permasalahan dan peraturan perundangan sangat rendah, satu-satunya andalan keahlian Sekpeng adalah “MARAH” kepada semua pihak, untuk menutupi kekurangannya.

Sikap Sekpeng yang menganggap, Hak Interpelasi Wakil Rakyat adalah dagelan “LUDRUK POLITIK” untuk mencari pencitraan jelas merupakan “JEBAKAN POLITIK” bagi Kepala Daerah, dan sebaiknya dalam menyikapinya, Kepala Daerah perlu menegaskan kekonsistenannya untuk memerangi Korupsi, Pungli dan Jual Beli Jabatan sesuai visi misinya kepada Sekpeng dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekretaris Penguasa.

Setiap upaya Sekpeng dalam melaksanakan “KERJA GILA” dengan selalu memamerkan keahliannya dalam menyampaikan pernyataan dengan nada MARAH, MENGANCAM, MERENDAHKAN, dan MENGHINA adalah upaya melemahkan kewenangan Kepala Daerah. Bahkan keahlian Sekpeng dinyatakan sebagai satu-satunya Sekpeng dengan “KELAINAN” kepribadian yang lolos assesment menjadi pejabat tinggi.

Istilah lelucon atau “LUDRUK POLITIK” dalam bentuk penyataan “GILA” Sekpeng, dapat memberikan implikasi dan gambaran yang luas antara lain mengindikasikan pemerintah dalam posisi “PANIK”, atau “KETIDAKMAMPUAN” Sekpeng dalam menghadapi atau menguasai permasalahan daerah.

Tidak hanya itu saja, pernyataan “GILA” Sekpeng ini akan mengakibatkan ketegangan Wakil Rakyat vs Sekpeng akan semakin meluas, termasuk akan menyeret dinamika hubungan Wakil Rakyat dengan pemerintah, karena lingkaran “NYAMAN” pemerintah cenderung memperkuat posisi Sekpeng. Gawat !!!

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/