Wednesday, December 18, 2019

Wakil Ketua DPRD, Sinung Sudrajad : Yakini Ada Permasalahan Dalam Proses Mutasi

BONDOWOSO – ijenpost.net - Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad meyakini bahwa ada pelanggaran ketentuan perundangan dalam proses mutasi yang di Interpelasi DPRD Bondowoso. Dengan segala konsekwensinya, dia mengaku siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya, jika pernyataan bahwa ada permasalahan dalam proses mutasi itu salah.

Seperti pernyataan viral Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin, Kamis (12/12/2019), yang menyatakan proses mutasi di Bondowoso tidak bermasalah. Bupati menegaskan ada surat rekomendasi yang menyatakan tidak masalah. Rekomendasi diperoleh dari BKN dan dipertajam dari KASN tidak bermasalah.
 
Saya tidak peduli siapa yang benar dalam polemik mutasi, ungkap Sinung, tapi fakta yang harus diungkapkan, jangan terlalu takut dengan proses beracara KASN, yang sedang menilai proses kebijakan mutasi pemerintah. Publik itu berhak untuk paham apa yang terjadi, jangan sampai korban kebijakan pemerintah itu distigma sebagai pihak yang bersalah.

Sangat disayangkan jika Bupati berstatement tanpa dasar, begitu juga pejabat yang memberikan informasi salah kepada Bupati. “Saya kira seorang Bupati dan Sekretaris Daerah terlalu mempertaruhkan kehormatan dan segalanya, termasuk sumpahnya, jangan bermain-main dengan kejujuran dan keadilan dalam demokrasi,” tegasnya.

Sinung Sudrajad menegaskan jika dirinya sebagai wakil rakyat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan oleh pemerintah. Dan fungsi pengawasan dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

‎Interpelasi sudah menjadi keputusan resmi DPRD Bondowoso, dan proses masih berjalan. Dalam perjalanan ini, tolong jangan mengeluarkan statement yang belum jelas dasarnya, belum ada buktinya. KASN lembaga resmi negara, setiap keputusan atau Rekomendasi, sifatnya resmi dan tertulis, tidak sekedar katanya.

Sebetulnya dari sisi birokrasi, sebelum Bupati memberikan statement harus melewati beberapa filter. Tanggung jawab para pembantu Bupati memberi informasi yang benar dan bertanggung jawab secara moral atas informasi yang disampaikan. Ketika salah harus mengakui salah, dan harus obyektif menilai sesuatu dari semua sisi.

Berita acara pemeriksaan KASN itu bukan keputusan atau rekomendasi, dan berita acara memang berkas yang wajib diberikan kepada pihak-pihak terkait, tetapi proses beracara KASN yang meminta klarifikasi masih terus berjalan, belum ada kesimpulan apalagi keputusan.

Saya pribadi, atas dasar hukum dan keadilan, sangat menyakini proses mutasi ini ada permasalahan, “Kalau pernyataan saya salah, saya siap mengundurkan diri dari jabatan saya, namun jika ternyata, apa yang disampaikan eksekutif salah, maka apa bentuk pertanggung jawabannya ?” Janganlah langkah Hak Interpelasi DPRD terkait mutasi ini dianggap LUDRUK POLITIK, DPRD ini lembaga perwakilan rakyat, representasi dari kedaulatan rakyat, kedaulatan politik, janganlah dilecehkan seperti itu.

Kita harus berjiwa samurai. Seorang ksatria bukan hanya siap menyatakan sebuah kebenaran, tetapi juga harus siap mengakui kesalahan dan mempertanggung jawabkannya.

Mengenai apakah Pemerintah melanggar regulasi yang berlaku, saya serahkan pihak berwenang seperti KASN untuk melaksanakan tugasnya. “Kalau polemik mutasi, apakah bertentangan dengan Peraturan dan Undang-Undang? Biarkan DPRD melakukan Hak Interpelasinya, pemerintah memberikan klarifikasinya, rakyat berbicara, KASN yang menilai. Supaya nanti ketahuan mana yang benar mana yang salah,”? tambahnya. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/