Wednesday, January 8, 2020

Jika Petruk Dadi Ratu Terjadi di Pemerintah Daerah



OPINI : Banyak pemimpin terutama ditingkat daerah yang belum siap untuk menampuk tanggung jawab. Mereka ibarat cerita pewayangan Petruk Dadi Ratu.

Petruk Dadi Ratu mencontohkan pemaksaan kehendak seseorang menjadi pemimpin, tapi tidak siap. Kemudian tidak menjalankan aturan sebagai mana mestinya, tidak mematuhi kode etik dan norma sosial yang seharusnya dijalankan, semua aturan diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan atau persepsi pribadi.

Lakon Petruk Dadi Ratu sebagai sebuah simbol ketidakbecusan pemimpin, atau seorang yang tidak layak menjadi pemimpin, tapi dipaksakan menjadi pemimpin. Hasilnya malah menimbulkan kekacauan dan kegaduhan, sebagai korbannya adalah rakyat yang dipimpinnya.

Akibat kepemimpinan Petruk Dadi Ratu, sistem tatakelola pemerintah dan moralitas menjadi kacau. Bahkan, Petruk Dadi Ratu merupakan fenomena yang benar-benar terjadi di beberapa daerah, di banyak tingkatan jabatannya.

Banyak pejabat yang menduduki jabatan karena kedekatan dengan tokoh penentu kebijakan daerah. Menciptakan dinasti politik di pemerintahan juga bagian dari Petruk Dadi Ratu, karena mengatur sedemikian rupa aturan dan berkuasa sedemikan rupanya.

Daerah membutuhkan pemimpin yang kuat dan konsisten terhadap undang-undang dan peraturan. Selain itu, dibutuhkan pemimpin yang menjunjung tinggi norma-norma yang menjadi karakter dan identitas suatu daerah. Bukan pemimpin yang bisanya hanya menghujat pemerintahan sebelumnya, suka mengintimidasi bawahan, suka berbohong dan bicara tanpa etika.

Tidak sedikit kepala daerah yang memiliki integritas dan berprestasi, harus terjerumus dalam polemik kegaduhan yang di sebabkan oleh Petruk Dadi Ratu. Salah satunya adalah kesalahan Kepala Daerah, memilih seorang Pimpinan tertinggi Pegawai yang berasal dari pejabat “bermasalah” yang sudah di “kotak” oleh pemerintah daerah tetangga, tetapi malah diangkat menjadi Sekretaris di Daerah kekuasaannya.

Akhirnya bukan prestasi yang didapat, tetapi kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan akibat ketidakmampuan pimpinan pegawai dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan.

Sontak Petruk menjadi musuh bersama para elit politik dan pegawai. Kemudian, para elit ini terus mengkritisi kebijakan “Gila” Petruk, hingga lahirlah Hak Interpelasi kepada Kepala Daerah untuk memberikan sanksi berat sampai pencopotan Petruk.

Petruk pun melawan dan menganggap para elit melakukan usaha makar kepada dirinya. Petruk malah semakin menjadi-jadi melabrak siapa pun yang dianggapnya sebagai biang kerok melawan kebijakannya.

Petruk merasa mempunyai berbagai kelebihan dari manusia biasa, baik secara spiritual, kecerdasan fikir, pengendaluan diri, maupun kekuatan dukungan, maka ketika jadi Ratu dia langsung memproklamirkan Kerja Gila, mengacak-acak semua fungsi perangkat yang ada. Disamping itu, sebagai Sekretaris Penguasa, Petruk juga punya visi-misi yang jelas, yaitu maju dalam pemilihan Kepala Daerah, sehingga mumpung menjabat, Petruk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk pasukan dan amunisi.

Untuk mencegah terciptanya pemimpin Petruk Dadi Ratu, diperlukan komitmen dari kekuatan politik lingkaran kekuasaan, agar pemerintahan berlangsung dengan baik. Jangan hanya menuruti politikus oportunis yang merayu Kepala Daerah, mengangkat Petruk Dadi Ratu hanya untuk memenuhi hasrat kepentingan pribadi dan golongan.

Pemimpin yang berasal dari hasil rekayasa politik segelintir orang. Mereka menentukan orang yang menjadi pemimpin, karena mempunyai kekuatan finansial, atau karena pemimpin tersebut dapat memenuhi kepentingan pribadi dan golongannya.

Politikus oportunis, bisa mengendalikan dan membeli kekuasaan serta jabatan dengan uang dan janji-janji manis mereka. Sehingga orang yang mempunyai integritas dan kapasitas tersingkir, dan lebih memilih Petruk Jadi Ratu untuk memenuhi hasratnya. Ambyar.... (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/