Sunday, January 12, 2020

LSM LIBAS : Rekomendasi Sanksi Pencopotan Sekda Terlalu Ringan, Seharusnya Di Pidanakan

BONDOWOSO – ijenpost.net - Proses politik Hak Interpelasi yang digelar DPRD Bondowoso sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan. Artinya, interpelasi sudah benar. “Saya rasa proses Hak Interpelasi yang dijalankan DPRD sudah sesuai dan benar secara prosedural. Yang paling penting, munculnya Rekomendasi Hak Interpelasi ini karena memang ada kebijakan Pemkab Bondowoso yang melanggar Peraturan Perundangan”. Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua LSM LIBAS, Ahmad Fauzan Abdi.

“Apa yang disampaikan oleh sholeh (Ahmad Sholeh Aminullah, Red), anggota Komisi I DPRD Bondowoso itu adalah sebuah fakta dan kebenaran. Bupati menyampaikan dalam rapat paripurna DPRD, dengan agenda mendengarkan jawaban bupati terhadap materi interpelasi. Menyampaikan dengan jelas, ketidak jujuran dan ketidak cermatan para pembantunya sehingga mengakibatkan dilanggarnya Peraturan Perundangan dalam proses mutasi yang dilakukan oleh pemkab bondowoso”, jelasnya.

Rekomendasi DPRD untuk memberikan sanksi berat kepada bawahan Bupati, lanjut Ahmad Fauzan Abdi, bukanlah bentuk intervensi tapi kontrol terhadap pemerintah dalam bentuk memberikan teguran atau arahan atas kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Demikian juga Bupati sebagai atasan langsung dari instansi yang melakukan pelanggaran, fungsi pengawasan DPRD diharapkan, Bupati sebagai atasan dapat memberikan arahan, teguran, sanksi bahkan pencopotan jabatan jika bahwahannya terbukti melakukan pelanggaran.

Bila berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), pasal 3 angka 4 setiap PNS wajib mentaati peraturan perundang undangan, sedang pasal 4 PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab

Dalam materi interpelasi juga diterangkan bila ada oknum PNS yang sampai mengancam akan membunuh mantan kepala BKD. Sebenarnya jika DPRD tega, rekaman ini langsung diberikan kepada pihak penyidik, dan jika itu terjadi akan sangat memalukan pihak Bupati yang mengangkat seorang calon Sekda yang diduga telah berbuat tindak pidana pengancaman.

Dan rekomendasi hukuman disiplin berat sudah sesuai dengan PP 53 tahun 2010 pasal 10 angka 7, dijatuhkan sanksi kepada ASN terhadap pelanggaran terhadap kewajiban bila tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat. Hukuman disiplin berat, mengacu pada PP 53 2010 pasal 7 angka 4 huruf c, dengan sanksi dibebaskan dari jabatannya

Ketentuan dalam PP 53 2010, pasal 4 angka 9 dan sanksinya diatur dalam pasal 12 angka 3. Seorang ASN tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang apalagi mengancam via telepon. Sehingga sanksi berat yang direkomendasikan oleh DPRD untuk mencopot Sekda saya kira terlalu ringan, jika dipidanakan saya yakin 100 %, Sekda akan terjerat hukum UU Pidana Pengancaman dan UU ITE. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/