Saturday, January 11, 2020

Mohammad Soleh : Ketua Ormas GMPK, Jangan Asal Mencela dan Jangan Asal Membela

BONDOWOSO – ijenpost.net - Tuduhan Ketua Ormas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Mohammad Rosidi, kepada DPRD Bondowoso, yang dituding telah mengintervensi kewenangan Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin, mendapat bantahan Anggota komisi I DPRD kabupaten Bondowoso dari Fraksi PKB, Mohamad Soleh Aminullah.

Sholeh ganti menuding pihak-pihak yang menuduh DPRD melakukan intervensi kepada Bupati, adalah pihak yang tidak mengetahui fakta yang sesungguhnya. “Tak baik mencela dan juga tak baik membela bila tidak tahu fakta sesungguhnya. Mencela yang benar itu salah, membela yang salah itu juga salah. Jadi jangan asal mencela dan jangan asal membela”, katanya.

“Seharusnya saudara Rosidi sebelum membabi buta melakukan pembelaan, pelajari dulu tugas dan fungsi DPRD. Apa yang dilakukan oleh DPRD sesuai dengan amanah UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”.

Dalam UU tersebut, jelas Soleh, mengatur Fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan. Bupati KH. Salwa di paripurna Sidang Interpelasi DPRD, juga sudah mengakui ada tindakan bawahannya yang melanggar ketentuan UU 05 Tahun 2014 tentang ASN, UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP 11 tahun 2017 tentang Managemen PNS, dan peraturan BKN Nomor 5 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

“Bupati sendiri sudah mengakui ada pelanggaran UU, bahkan Bupati mengakui mendapatkan informasi “Bohong” dari bawahannya. Dibuktikan Bupati langsung melakukan penurunan jabatan seorang Camat yang dilantik menjadi Sekcam. Karena memang camat tersebut tidak memiliki kapasitas seperti yang diamanahkan oleh UU 23 tahun 2014 pasal 224 dan PP 17 tahun 2017 tentang Kecamatan”.

“Bila kita mengacu pada Berita Acara hasil Klarifikasi KASN, Pemkab Bondowoso masih diminta untuk melengkapi beberapa dokumen untuk di teliti dan di telaah oleh KASN sesuai dengan materi Interpelasi. Dan yang perlu menjadi catatan, KASN baru mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi, dan itupun baru pihak Pemkab Bondowoso, dalam hal ini BKD yang memberikan klarifikasi kepada KASN, tentunya penyampaian kepada KASN hanya sesuai subyektifitas BKD, bukan fakta yang sebenarnya”.

“KASN juga masih mengagendakan pemanggilan beberapa ASN untuk dimintai klarifikasi agar informasi tidak sepihak dari Pemkab tetapi juga dari ASN dan pihak terkait lainnya. KASN belum mengeluarkan rekomendasi, karena memang proses klarifikasi di KASN masih berlangsung”.

“Jadi, DPRD tidak melakukan intervensi kepada Bupati seperti yang dituduhkan ketua Ormas GMPK, tapi ini adalah fungsi DPRD melakukan pengawasan sesuai amanah undang-undang 24 Tahun 2014, termasuk menggunakan hak nya yaitu Hak Interpelasi”.

Dan berdasarkan UU 23 2014, disamping mengatur DPRD dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, DPRD juga berhak mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul dan pendapat. Kewajiban DPRD untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah, sebagai komitmen bersama menuju perbaikan.

Dengan pengawasan, maka intervensi kekuasaan dan arogansi serta hegemoni kekuasaan tidak akan terjadi, sebab segala tindakan harus dipertanggunjawabkan. Peran pengawasan DPRD untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin saja terjadi. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/