Monday, February 24, 2020

LSM Libas Beberkan Temuan Surat Perintah Pelaksana Tugas Plt. BKD, Cacat Hukum


BONDOWOSO – ijenpsot.com – Pejabat administrasi negara dapat sewaktu-waktu mencabut atau membatalkan surat keputusan yang telah dikeluarkannya, atas pertimbangan dapat merugikan penerima surat keputusan, juga dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat administrasi negara, hal tersebut di utarakan oleh Ketua LSM Libas, Ahmad Fauzan Abdi.

“Meskipun nantinya Pemkab Bondowoso menggunakan rumus, ‘Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali’. Rumus tersebut sudah tidak berlaku lagi, jika sudah terlanjur menandatangani produk hukum terkait kebijakan administrasi dan realisasi anggaran”.

Aan, sapaan akrab Ahmad Fauzan Abdi menjelaskan, terkait SK Pengangkatan Achmat Prajitno, SH., MH., sebagai Plt. Kepala BKD beberapa kali melaksanakan proses mutasi ASN dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Achmat Prajitno juga sudah merealisasikan anggaran daerah, yang harus dipertanggungjawabkan, karena secara hukum SK Achmat Prajitno, SH., MH., telah melanggar ketentuan, cacat demi hukum dan dan dapat dikatakan ilegal.

Dari dokumen yang sudah di analisa dan dikaji oleh Tim LSM Libas, temuan sebagai berikut :

  1. Pengangkatan Achmat Prajitno, SH., MH., sebagai Plt. Kepala BKD dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bondowoso, Nomor : 821.2/551/430.10.1/2019, tertanggal 23-08-2019, menggunakan dasar aturan yang lama yaitu surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 05 Februari 2016 Nomor : K.26-30/V.20-3/99 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tertanggal 30-07-2019, dengan terbitnya Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.
  2. Masa Berlaku Surat Perintah Achmat Prajitno, sebagai Plt. Kepala BKD untuk 3 (tiga) bulan pertama berakhir 23-11-2019. Sesuai dengan buku agenda surat keluar BKD Bondowoso, tidak ada Surat Perintah untuk Perpanjangan Jabatan Achmat Prajitno, SH MH, sebagai Plt. Kepala BKD pada sebelum atau sesudah tanggal 23-11-2019.
  3. SK Bupati Bondowoso, Nomor : 188.45/475/475/430.4.2/2019, tanggal 23-08-2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/837/430.4.2/2018, tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Ternyata Dobel dan Tumpang Tindih dengan SK Bupati yang lain, yaitu SK Pemberhentian Jabatan Sulestiono, S.IP., M.Si, yang Sama-sama bernomor : 188.45/475/475/430.4.2/2019, tanggal 23-08-2019 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dari Jabatan Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Atas Nama : Sulestiono, S.IP, M.Si,.
  4. SK Bupati Nomor : 188.45/54/430.4.2/2020, tanggal 02-01-2020, tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada BKD Kab. Bondowoso. Dengan SK ini Achmat Prajitno, SH., MH., ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dan mencairkan angaran di BKD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020. Sedang legalitas Achmad Prajitno, SH., MH., sebagai Plt Kepala BKD cacat hukum.
Indikasi penyimpangan dan atau penyalahgunaan kewenangann seperti ini bukan baru ini yang pertama. Kalau kita menyimak ke belakang media ini juga sudah banyak mengulas dan memberitakan kasus-kasus sejenis sampai dengan bergulirnya Hak Interpelasi terkait pelanggaran Perundangan terkait proses mutasi ASN. Dan bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Pengangkatan direktur PDAM dan Direktur PT. Bogem dan Dewan Pengawas (Dewas) PDAM karena terdapat kesalahan substansi sehingga cacat yuridis karena tahapan seleksi Dewas PDAM, Direksi PDAM dan Direksi PT. Bogem hanya di lakukan oleh Timsel melanggar permendagri 37 tahun 2017.

“LSM Libas masih menyusun laporan kepada pihak yang berkompeten serta DPRD, disertai bukti dan analisa hukum. Kasus ini mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang yang bersifat terselubung, yang mempraktikkan pelaksanaan kebijakan BKD tidak sesuai peraturan perundangan” jelas Aan Sapaan akrab Ahmad Fauzan Abdi.

Sampai dengan berita ini di terbitkan, belum ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Kami akan terus memberitakan perkembangan kasus ini pada tayangan pemberitaan berikutnya. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/