Wednesday, February 26, 2020

LSM LIBAS : Saya Miris dengan “Dagelan Birokrasi Pemerintah”

BONDOWOSO – ijenpost.com ­- Masa Berlaku Surat Perintah Achmat Prajitno, sebagai Plt. Kepala BKD untuk 3 (tiga) bulan pertama berakhir 23-11-2019. Sesuai dengan buku agenda surat keluar BKD Bondowoso, tidak ada Surat Perintah untuk Perpanjangan Jabatan Achmat Prajitno, SH MH, sebagai Plt. Kepala BKD pada sebelum atau sesudah tanggal 23-11-2019. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua LSM LIBAS, Ahmad Fauzan Abdi, di kediamannya.

“Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/475/475/430.4.2/2019 yang mengubah Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso adalah Achmat Prajitno, SH MH sudah tidak sah, yang mengakibatkan semua dokumen yang ditandatangani oleh yang bersangkutan tidak sah, karena yang bersangkutan bukan lagi sebagai plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso. Hal ini juga berdampak pada pengelolaaan keuangan juga tidak sah karena dilakukan oleh orang yang secara yuridis bukan sebagai pengguna anggaran”, jelas Ahmad Fauzan Abdi.

“Sdr. Achmat Prajitno, SH MH sebagai Sarjana Hukum tentunya sudah sangat paham terhadap aturan hukum tetapi malah melakukan pelanggaran. Maka terhadap yang bersangkutan patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya penyalahgunaan kewenangan”.

“SK Bupati Bondowoso, Nomor : 188.45/475/475/430.4.2/2019, tanggal 23-08-2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/837/430.4.2/2018, tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Ternyata Doubel dan Tumpang Tindih dengan SK Bupati yang lain, yaitu SK Pemberhentian Jabatan Sulestiono, S.IP., M.Si, yang Sama-sama bernomor : 188.45/475/475/430.4.2/2019, tanggal 23-08-2019 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dari Jabatan Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Atas Nama : Sulestiono, S.IP, M.Si. Dengan demikian, Posisi Sulestiono, S.IP., M.Si, masih tetap sebagai Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso, karena tidak sah”, jelas Ahmad Fauzan Abdi.

“Tim LSM LIBAS berusaha mendapatkan konfirmasi dari Bagian hukum Pemkab Bondowoso terkait, Double SK ini, tetapi sampai dengan berita ini di terbitkan, Pihak Bagian Hukum menjawab, menunggu perintah pimpinan. Sehingga DPRD dapat memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terkait register SK Double ini, sambil menunggu proses audit BPK yang belum selesai”.

Saya miris dengan “Dagelan Birokrasi Pemerintah”, lanjut Ahmad Fauzan Abdi, jangan karena merasa menjadi “Mbahnya Hukum” seenaknya menterjemahkan aturan perundang-undangan berdasarkan selera pribadi, atau menyatakan “ganti jika keliru”. Kalau mau melawak bukan di birokrasi pemerintah, silahkan gabung ke group lawak saja.

Sehingga saya berinisiatif melaporkan kepada DPRD, Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat dan kepada Bupati sendiri, untuk serius menindaklanjuti terkait kekonyolan-kekonyolan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemda Bondowoso. Apakah ini sebuah kesengajaan untuk memposisikan Bupati sebagai Pejabat yang menyalahi peraturan perundang-undangan atau memang ketidakmampuan para pembantu Bupati?.

Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Pasal 55 ayat (2), Rancangan keputusan kepala daerah diajukan kepada Sekda setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi. Jadi Sekda memiliki tanggungjawab dan filter terakhir atas produk sebelum ditandatangani Bupati, masak Sekda dengan bahasa simpel begitu saja tidak paham.

Ahmad Fauzan Abdi berharap, Bupati agar lebih berhati hati dan selalu teliti dalam membaca produk hukum yang akan ditandatangani kedepannya, karena sudah terjadi berulang kali, mulai proses mutasi yang akhirnya terjadi Interpelasi yang masih dalam proses di KASN dan Gubernur, produk hukum PT. Bogem dan PDAM yang masih berproses di Pansus DPRD, ditambah lagi persoalan carut marut SK Plt. Kepala BKD ini.

Saya mengingatkan agar para pembantu Bupati sadar selaku ASN, jangan sekali-kali terlibat dan berpolitik praktis. Sadarlah, anda selaku Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi AUPB (asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik). Sadar jika anda menduduki jabatan mulai dari Sekda ke bawah adalah atas kepercayaan yang diberikan oleh Bupati. Sedang Bupati menduduki jabatan atas mandat rakyat. Jadi saya ingatkan kepada seluruh ASN, yang coba-coba akan mengorbankan Bupati demi ambisi politik kedepan, mereka akan berhadapan dengan rakyat Bondowoso, pungkas Ahmad Fauzan Abdi. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/