Thursday, February 13, 2020

Pelecehan Terhadap Institusi DPRD, Harus Diusut Tuntas

BONDOWOSO – ijenpost.com – Kukuh Rahardjo, ST, MMT., Ketua Fraksi Amanat Golongan Karya yang juga menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) PT. Bondowoso Gemilang (Bogem) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), menyayangkan kejadian tidak hadirnya undangan pada acara Rapat Pansus yang digelar tanggal 11 Februari 2020 jam 19.00.

“Hal ini merupakan preseden buruk bagi eksekutif, dengan tidak hadirnya para undangan rapat tanpa ada alasan yang jelas pada pihak DPRD. Apalagi sampai ada berita bahwa ada seseorang yang menghalang-halangi kehadiran para undangan, kalau memang benar ini terjadi, merupakan pelecehan terhadap institusi DPRD dan harus diusut tuntas”, tegas Kukuh.

Kukuh menambahkan, “Kita sebagai anggota DPRD merupakan mitra bagi eksekutif, dengan tugas dan wewenang masing-masing tentunya. Pansus ini dibuat bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi mencoba mencari titik terang dan meluruskan jika memang terjadi kesalahan agar kesalahan yang terjadi tidak berlarut-larut dan membawa dampak negatif yang lebih besar”.

"Pansus dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap. Seperti amanah PP 12 tahun 2018 pasal 64," paparnya, Rabu (12/2/2020) malam

Pada saat pansus mengundang unsur pemerintah ataupun masyarakat untuk meminta penjelasan terhadap sebuah persoalan. Seharusnya pihak yang diundang hadir karena pansus dibentuk bukan untuk mengadili ataupun melakukan penyidikan terhadap pihak yang diundang.

Sekali lagi, lanjut Kukuh, saya sangat menyesalkan, bila ada oknum berupaya untuk menghalang halangi seseorang menghadiri undangan pansus. Berarti pemerintah tidak memiliki etika birokrasi dan melakukan tindakan pelecehan pada institusi DPRD.

Dilansir di media online, Sekda Bondowoso mengaku tidak pernah menghalang-halangi. "Pansus DPRD monggo dilakukan. Saya ingin ada koordinasi yang baik dan saya tidak pernah menghalangi apalagi menghambat pihak manapun," paparnya.

Dijelaskannya juga, bahwa undangan dari DPRD disposisinya pasti di Kabag Hukum dan Perekonomian. "Serta tidak ada disposisi atau perintah saya. Tolong jangan hadir, itu tidak ada," jelasnya.

Untuk diketahui, permasalahan ini berawal saat Pansus PT. Bogem dan PDAM, DPRD Bondowoso, memanggil sembilan peserta calon Dewan Pengawas PDAM. Namun mereka mangkir. Kuat dugaan, undangan dari Pansus sengaja tak disampaikan oleh pihak tertentu kepada yang bersangkutan. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/