Friday, February 14, 2020

Sekda Tak Mampu Menjelaskan Dasar Regulasi Kepada Pansus

BONDOWOSO – ijenpost.com – Pengangkatan direktur PDAM dan Direktur PT. Bogem dan Dewan Pengawas (Dewas) PDAM terdapat kesalahan substansi sehingga cacat yuridis karena tahapan seleksi Dewas PDAM, Direksi PDAM dan Direksi PT. Bogem hanya di lakukan oleh Timsel dan tidak dilaporkan secara utuh ke KH. Salwa Arifin baik sebagai Kepala Daerah untuk di lakukan seleksi selanjutnya yaitu dengan mekanisme wawancara akhir dalam menentukan satu orang Dewas, Direktur PDAM dan Direktur Bogem seperti yang diamanahkan dalam permendagri 37 tahun 2017 pasal 22 untuk dewas dan pasal 47 untuk Direksi. Ini tersampaikan di rapat Pansus bersama Tim Panitia Seleksi (Timsel) yang di ketuai Sekda dan dengan para calon Dewas dan calon Direksi yang lolos tiga besar, 13/2 malam.

Menurut anggota Pansus PDAM dan PT. Bondowoso Gemilang (Bogem) dari Fraksi PKB, H. Tohari, S. Ag, menjelaskan, “Sekda Tak Mampu Menjelaskan dasar Regulasi Kepada Pansus dalam penetapan calon Direksi dan Dewas yang lolos seleksi. Bupati Bondowoso, KH. Salwa hanya memanggil satu orang calon Direktur PDAM, satu orang calon direktur PT. Bogem dan satu orang calon Dewan Pengawas (Dewas) untuk di lakukan wawancara. Ini bertentangan dengan Permendagri 37 Tahun 2018 dan Perbup Bondowoso 52 Tahun 2019, yang mengamanahkan calon paling sedikit 3 dan paling banyak 5 orang”.

Lebih lanjut H. Tohari, menyatakan, “Pansus menduga ada kesalahan fatal yang di lakukan Timsel yang tidak secara utuh memberikan masukan dan telaah hukum kepada Bupati KH. Salwa dalam menindak lanjuti tahapan seleksi sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Bila mengacu kepada Permendagri 80 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat (2) Rancangan keputusan Bupati diajukan kepada Sekda dan mendapat paraf koordinasi, Setelah semua rancangan keputusan telah benar dan memenuhi prosedur Sekda mengajukan rancangan tersebut kepada Bupati untuk mendapat penetapan sesuai pasal 55 ayat 3.

“Seharusnya Sekda melakukan kajian dari sisi kewenangan dan keabsahannya berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Dan hasil tinjauan hukum tersebut menjadi dasar untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati dimaksud. Tidak amburadul seperti proses yang terjadi karena mengabaikan Peraturan perundang-undangan diatasnya”.

Peraturan Bupati 52 Tahun 2019 tidak mengakui keberadaan peraturan diatasnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perbup mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk melebihi kewenangan Bupati.

Peraturan Bupati oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (Perkada). Dalam Pasal 19 Permendagri 80/2015, mengatur Perencanaan penyusunan peraturan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, pungkas H. Tohari. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/