Friday, February 14, 2020

Tak Paham Regulasi, Sekda Tak Mampu Pimpin Birokrasi

BONDOWOSO – ijenpost.com – Dalam menyusun Peraturan Bupati, sesuai dengan amanah UU 12 tahun 2011 sebagaimana dirubah UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah (Perda) adalah rumahnya, baru menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai isi rumahnya. Hal tersebut adalah analogi yang disampaikan anggota Pansus PDAM dan PT. Bogem DPRD Bondowoso dari Fraksi PKB, H. Sutriono, S.Ag., MM usai rapat Pansus, 13/2 malam.

“Peraturan Daerah adalah rumahnya, baru Peraturan Bupati sebagai aturan isinya. Kabupaten kota se-Indonesia melakukan perubahan Perda dulu. Ini Bondowoso lucu. Aturan Rumahnya belum dibikin, malah buat aturan isinya, dan salah lagi”, kata H. Sutriono.

Sekda tidak memahami dan jelas-jelas melanggar UU 12 tahun 2011 sebagaimana dirubah UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam pasal Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Sehingga kedudukan Perbup Bondowoso 52 Tahun 2019, secara hierarki Peraturan Bupati tersebut, keberadaannya tanpa alas hukum (Perda).

Dalam hal bupati menetapkan Perbub 52 Tahun 2019 juga melanggar Permendagri 80 Tahun 2015, Pasal 42 ayat (1). Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan perkada dan/atau Peraturan Bupati/Kepala Daerah. Perbub 52 Tahun 2019 ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Daerah (Perda) penyesuaian dari Perda BUMD PDAM menjadi Perda PERUMDA.

Mengabaikan Perda, lanjut H. Sutriono, selain Sekda tak mampu memimpin Birokrasi dan penyusunan kebijakan daerah, Sekda selaku pembantu Bupati juga menciptakan hubungan eksekutif dan legislatif tidak harmonis. "Apa sekiranya pemerintah daerah tidak butuh DPRD? Apakah setiap rupiah anggaran yang digunakan pemerintah tidak butuh persetujuan DPRD?. Eksekutif dan legislatif itu mitra. DPRD bukan lembaga yang hanya melegitimasi keinginan eksekutif", tegas H. Sutriono.

Jika memang DPRD sudah tidak dianggap sebagai mitra, ya silahkan. Dan jangan pernah eksekutif mengajukan pembahasan APBD kepada DPRD. Silahkan menggunakan anggaran tanpa keputusan DPRD. Karena setiap rupiah yang digunakan eksekutif, harus ada keputusan DPRD”.

Semua ini terjadi karena ketidakmampuan Sekda selaku Pembantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan, sesuai dengan UU 23 tahun 2014 pasal 213 yang memerintahkan sekda untuk melakukan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/