Wednesday, February 19, 2020

Yondrik : Saya Protes Pimpinan, Jangan Ada “Main Mata” Dalam Pansus PDAM dan PT. Bogem

BONDOWOSO – ijenpost.com - Ada anggota Pansus PDAM dan PT. Bondowoso Gemilang (Bogem) meminta data dan dokumen terhadap pengangkatan Dewan Pengawas PDAM dan PT. Bogem tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Protes tersebut dilakukan oleh anggota Pansus PDAM dan PT. Bogem, dari Fraksi Amanah Golongan Karya, Yondrik, kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Pansus.

Yondrik mengungkapkan kekesalannya karena tidak ada ketegasan dari Pimpinan DPRD maupun Pimpinan Pansus untuk menindak anggota DPRD, yang tidak memiliki etika dan seenaknya sendiri meminta data dan dokumen kepada staf Pemda. “Saya menyatakan protes kepada Pimpinan DPRD maupun Pimpinan Pansus, jika ada anggota DPRD meminta data dan dokumen pengangkatan Dewan Pengawas PDAM dan PT. Bogem. Dia itu siapa? Sebagai apa? Jika sebagai anggota DPRD jelas ada mekanisme surat yang diketahui oleh pimpinan Pansus maupun pimpinan DPRD”.

“Apakah Pimpinan DPRD maupun Pimpinan Pansus tahu tapi pura-pura diam terkait kejadian ini? Jangan ada main mata, terkait permasalahan Pansus ini. Saya minta ketegasan Pimpinan DPRD maupun Pimpinan Pansus untuk memanggil oknum anggota Pansus PDAM dan PT. Bogem yang meminta data dan dokumen kepada staf Pemda tanpa prosedur. Memangnya apa kepentingannya sampai harus sembunyi-sembunyi meminta data, dokumen dan telaah hukum?. Mengapa tidak meminta data pada forum resmi saat rapat Pansus?, atau menggunakan surat resmi yang diketahui oleh Pimpinan DPRD atau Pimpinan Pansus”.

“Sebagai anggota DPRD harus memegang Etika tata kerja, menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD. Jika akan meninggalkan ruangan Rapat saja harus minta izin pimpinan rapat, ini meminta data dan dokumen atas nama pribadi. Memangnya Pemerintah dan DPRD miliknya pribadi!!!”, kata Yondri dengan nada kesal.

“Untuk kepentingan kelancaran Pansus PDAM dan PT. Bogem, Pimpinan DPRD maupun Pimpinan Pansus dapat memanggil dan menegur Anggota Dewan yang melakukan pelanggaran terhadap hal yang tidak diperkenankan. Saya menilai, perbuatan sepihak anggota DPRD ini, menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk melakukan hal-hal diluar kewenangnannya, demi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya”.

“Jadi saya mohon dengan segera Pimpinan DPRD maupun Pimpinan Pansus segera menindaklanjuti dengan memanggil dan menegur anggota yang meminta data dan dokumen kepada staf Pemda tidak sesuai dengan ketentuan tersebut”, tegas Yondrik. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/