Friday, March 6, 2020

Ada Undangan Beredar, Mutasi Dibatalkan

BONDOWOSO – ijenpost.com - Rencana mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang direncanakan di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Jumat (06/3) pukul 14.00 WIB batal dilakukan.

Penyebabnya, ditengarai lantaran Bupati dan Wakil Bupati belum menyetujui pengajuan mutasi oleh pejabat yang berwenang di Pemkab Bondowoso.

Diantara pejabat yang akan dilantik akan menempati posisi jabatan setingkat Sekretaris OPD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang rencananya akan ditempatkan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bondowoso.

Sementara hasil pantauan media di lapangan, kegiatan pelantikan akan dilakukan pukul 14.00 WIB sesuai undangan Sekretariat Daerah Pemkab Bondowoso. Namun sampai dengan jadwal yang ditentukan, Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin selaku pejabat yang akan melantik tidak berada ditempat, begitu juga dengan para undangan.

Muncul rumor pengajuan pelantikan yang diajukan belum mendapat persetujuan Bupati, tetapi sangat disayangkan undangan mutasi sudah ada yang beredar, sebelum proses mutasi tersebut disetujui Bupati. Banyak kalangan menganggap, Pejabat yang berwenang melampaui kewenangannya. Belum mendapatkan persetujuan Bupati, tetapi sudah ambil langkah dengan menandatangani dan menyebarkan undangan.

Sampai berita ini di turunkan, belum ada pernyataan dari pihak Pemerintah Kabupaten Bondowoso, terkait gagalnya pelaksanaan mutasi tadi siang.

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Dengan demikian, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dapat diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selama penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur tindak pidana. Jika ranah administrasi penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi tegoran atau pemberhentian. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/