Wednesday, March 18, 2020

Ahmad Dhafir : Plt. Kepala BKD Bicara Ngawur dan Tak Paham Regulasi (Bagian I)



BONDOWOSO – ijenpost.com – Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir merasa kesal karena Plt. Kepala BKD bicara ngawur di media dan tidak paham regulasi, tidak memiliki etika birokrasi, merendahkan anggota DRPD dan juga mempermalukan Bupati sebagai Kepala Daerah. “Pernyataan Plt. Kepala BKD tidak sepantasnya diucapkan oleh orang yang mengaku sebagai Master Hukum tetapi tidak paham dengan teori hukum“, kata H. Ahmad Dhafir.

“Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012, menjelaskan naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di kementerian PAN RB yang berupa produk hukum yang bersifat himbauan dan penugasan. Sedang Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2017, Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat penetapan dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak”, jelasnya.

“SE memang bukan peraturan perundang-undangan (regeling), bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan. Masuk peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving)”, papar H. Ahmad Dhafir.

Surat-surat edaran merupakan peraturan kebijakan, “Beleidsregel dan pseudo wetgeving adalah produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan”.

“Baik SE Kepala BKN No : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016, dan SE BKN No : 2/SEA/1v2019 tanggal 30 Juli 2019, menggunakan konsideran hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil”.

“Tujuan Surat Edaran untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Penjelasan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, SE dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sah, sehingga tunduk pada tata urutan peraturan perundang-undangan. Meskipun UU ini sudah diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Dan terkait ini sudah ada putusan MA yang memutuskan terhadap yudicial review terhadap Surat Edaran yang tercantum dalam putusan MA No. 3P/HUM/2010. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat Edaran Kepala BKN Nomor: 2/SE/VII/2019 bersifat mengatur dan merupakan peraturan kebijakan”.

Terkait dengan pernyataan Plt. BKD di media bahwa Saudara Achmad Prajitno mengaku sebagai orang dan pelaku perubah Undang-Undang, harusnya Achmad Prajitno memahami, “Dasar teori ilmu perundang-undangan bahwa yang bisa mengubah UU itu hanya UU. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, isi suatu dokumen Undang-undang (UU) dapat diubah oleh dokumen UU lainnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian (misal, per ayat, per pasal atau per bab)”.

“Sedang Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan atas dasar atribusi kekuasaan dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut ; MPR dalam menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3), Presiden dan DPR dalam membentuk Undang-undang (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) s/d ayat (5), Presiden dalam membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22), Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah (Pasal 18 ayat (6). Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga menambahkan dua peraturan perundang-undangan atas dasar kewenangan atribusi”.

“Seharusnya Achmad Prajitno, sadar diri posisinya sebagai kepala OPD yang tidak memiliki kewenangan merubah Undang-Undang. Seorang master hukum tidak memahami regulasi pembentukan peraturan perundangan, ini sungguh ironi. Dan semua anggota DPRD sudah memahami itu, jadi jangan sok mau menggurui anggota DPRD”.

“Surat Perintah Plt. Kepala BKD yang dibuat oleh Saudara Achmad Prajitno sendiri menggunakan dua dasar hukum yang salah semua. Dasar SE yang digunakan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan telah diganti oleh SE yang baru, dasar yang kedua salah menyebutkan nomor SK Bupati, sehingga menjadi kontra produktif terhadap pernyataan Achmad Prajitno sendiri”.

“Saya menyayangkan, Plt. Kepala BKD, Achmad Prajitno, SH., MH., tidak memahami tata kelola naskah dinas. Saya kasihan kepada Bupati yang dikelilingi oleh pembantu yang tidak memahami tata kelola administrasi dan organisasi. Permendagri 80 Tahun 2015 Pasal 55 ayat 2, mengamanahkan, setiap keputusan harus ada paraf koordinasi dan selanjutnya diserahkan kepada Sekda untuk di telaah dan dikoreksi. Setelah semua sesuai dengan regulasi yang ada, baru diserahkan kepada Bupati untuk ditandatangani. Tapi ini semua kacau dan menandakan Sekda beserta jajarannya tidak memahami tata kelola naskah dinas”.

H. Ahmad dhafir juga berpesan kepada Bupati Bondowoso, “Ibu Kajari sudah mengingatkan Bupati pada saat acara Forkopimda (rabu, 11/3) lalu, ibu Kajari Bondowoso sudah mengingatkan, terkait posisi jabatan Pelaksana Tugas, harus mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan, baik syarat administratif atau ketentuan persyaratan lainnya. Karena bila ada ketentuan yang dilanggar terkait durasi masa jabatan, maka Bupati beserta pejabat yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan secara hukum. ini menandakan terbangunnya chemistry yang erat antar Forkopimda untuk saling mengingatkan sebagai tanggungjawab dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat bondowoso”.

Sebagai pesan moral kepada Bupati Bondowoso, H. Ahmad Dhafir mengatakan, “shodiquka man shodaqoka la man shoddaqoka, sahabat sejatimu adalah yang berkata benar kepadamu, bukan yang selalu membenarkan ucapanmu”. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/