Thursday, March 12, 2020

Andi Hermanto : Pemda Lakukan Pembungkaman DPRD dan Media


BONDOWOSO – ijenpost.com – Anggota DPRD Fraksi PDIP, Andi Hermanto, S. Sos., memprotes sikap arogan Pemda Bondowoso yang telah melaporkan Anggota Fraksi Golkar, Yondrik, ke Polres Bondowoso. Disamping Yondrik memiliki hak imunitas, yang bersangkutan berstatemen dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD kepada Pemerintah Daerah, 12/3/2020.

“Pemkab Bondowoso melakukan pembungkaman anggota DPRD dan media dalam memperjuangkan kebenaran”, kata Andi Hermanto ditemui ruang kerjanya.

Andi Hermanto menganggap, “Penyataan Kuasa Hukum Husnus (Achmad Husnus Sidqi SH., Red) yang mengatasnamakan Pemkab Bondowoso, juga telah melakukan kebohongan publik. Sesuai dengan Perbub No 5 Tahun 2019, Pasal 9 ayat (2), Sub Bagian Bantuan Hukum, huruf (f) menyiapkan bahan bantuan hukum dan perlindugnan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan. Kami memiliki cukup bukti dan akan menindaklanjuti secara hukum dan melaporkan kepada organisasi advokat yang menaungi Husnus dan Haryanto”.

“Silahkan kalau mereka menjadi kuasa hukum Saefullah sebagai pribadi, tetapi jangan membawa-bawa nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso atau jabatan Sekretaris Daerah Bondowoso. Karena banyak ketentuan yang harus dipenuhi bila menjadi kuasa hukum Pemkab”.

“Termasuk dua media yang telah mempublikasikan kebohongan publik Kuasa Hukum Saifullah yang mengatasnamakan Pemkab Bondowoso dan jabatan Sekda, kami juga akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan sesuai amanah UU nomor 17/2014 dan UU nomor 40/1999 tentang Pers, karena media ini adalah media online bukan media sosial”.

“Secara pribadi dan sebagai anggota DPRD, saya sangat mendukung pemberitaan media Ijen Post dan Indonesia Pos. Saya sudah melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan. Jangankan hal tersebut, bukti pemesanan konsumsi untuk acara itu, juga sudah kita miliki”.

“Mekanisme dan prosedur tentang penyidikan dan pemeriksaan terhadap seorang anggota DPRD diatur dan harus mengacu pada UU 23 tahun 2014 dan pertimbangan MK yang memuat semangat implementasi penyidikan anggota DPR/DPRD. UU ITE tidak dapat diterapkan terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan anggota DPRD, karena hal itu masuk dalam ruang lingkup kepentingan umum yang dipertahankan oleh anggota DPRD dalam tugas dan wewenangnya”.

“DPRD selama ini menghargai Bupati yang melarang atau menghalang-halangi seorang korban ancaman pembunuhan oleh seseorang yang ingin menduduki sebuah jabatan, untuk tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Bukti lengkap ada pada materi interpelasi, dan bisa saja kami akan melaporkan kepada Kepolisian”.

DPRD juga masih memiliki bukti-bukti lain terkait penyalahgunaan keuangan Daerah pada penyertaan modal di PT. Bondowoso Gemilang (PT. Bogem), Perbup yang menciptakan ketentuan hukum baru terkait Dewas PDAM dan proses rekruitmen Dewas, Direksi PDAM dan PT. Bogem yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Surat Perintah Plt. BKD yang menggunakan dasar hukum yang sudah dicabut dan tidak berlaku. Dan dari Surat Perintah Plt. BKD yang salah ini, Bupati menerbitkan SK Pengguna Anggaran dan hal ini diduga berpotensi merugikan keungan negara. Kita akan menindaklanjuti secara hukum administrasi dan hukum pidananya, agar masyarakat dapat mengetahui siapa yang BENAR dan siapa BOHONG selama ini. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/