Tuesday, March 17, 2020

Carut Marut Satu Nomor Untuk Dua SK, Sulestiono Masih Sah Sebagai Kasubid Mutasi BKD

BONDOWOSO – ijenpost.com – Komisi I DPRD Bondowoso menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum, Senin (16/3). Rapat tersebut digelar untuk melakukan fungsi pengawasan atas pengaduan LSM Libas terkait dasar hukum Surat Perintah Plt. BKD yang sudah tidak berlaku dan Surat Keputusan (SK) Ganda Pengguna Anggaran Plt. Kepala BKD dengan SK Mutasi Sulestiono, S.IP, M.Si, yang sudah viral menjadi konsumsi publik.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H. Tohari, S.Ag., menyoroti SK ganda merupakan kesalahan prosedur dalam hal Tata Cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan dan atau Standar Prosedur pembentukan Keputusan Daerah. Sehingga menurutnya, SK tersebut harus dicabut dan batal demi hukum.

Selanjutnya, H. Tohari menjelaskan duduk permasalahan SK Ganda tersebut kepada media. “SK Bupati Bondowoso, Nomor : 188.45/475/475/430.4.2/2019, tanggal 23-08-2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/837/430.4.2/2018, tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019, ganda dengan SK Bupati yang lain, yaitu SK Pemberhentian Jabatan Sdr. Sulestiono, S.IP., M.Si, yang Sama-sama bernomor : 188.45/475/475/430.4.2/2019, tanggal 23-08-2019 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dari Jabatan Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Atas Nama : Sulestiono, S.IP, M.Si,.

“Carut marut satu nomor untuk dua SK, permasalahannya mana diantara dua SK tersebut yang sah?, karena tidak mungkin keduanya sah, dikarenakan nomor dan tanggal yang ganda, sehingga jika SK Pengguna Anggaran yang benar, maka SK Pemberhentian Sdr. Sulestiono adalah tidak Sah, dan itu artinya, sampai saat ini yang sah menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah adalah Saudara Sulestiono, karena SK pemberhentiannya tidak sah”, jelas H Tohari.

Untuk SK Ganda, amanah UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Pasal 71 Ayat 1 huruf (a), dalam penjelasannya : Kesalahan prosedur adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan dan atau SOP.

Dan kesalahan prosedur menurut saya, adalah ; pertama, Apa kewengangan Pak Prayit sebelum tanggal 23 agustus 2019 belum punya kewenangan Plt. Kepala BKD. Kedua, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 pasal 55 ayat (2) Rancangan Keputusan Kepala Daerah harus ada paraf koordinasi. Ketiga, prosedur tidak dilalui, karena paraf koordinasi tidak dilakukan, berarti sudah cacat hukum dan menurut saya, cacat hukum karena kesalahan/cacat prosedur dan melanggar pasal 71 ayat 1 UU 30 Tahun 2014. Komisi I memiliki fungsi pengawasan, menurut saya, SK ini cacat prosedur dan harus dibatalkan, tegas H. Tohari. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/