Friday, March 13, 2020

Komisi I Akan Panggil BKD dan Bagian Hukum

BONDOWOSO – ijenpost.com – Pihak Komisi I DPRD Bondowoso akan menggelar Rapat Kerja dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum, senin depan 16/03/2020. Rapat Komisi I untuk meminta klarifikasi terkait polemik Surat Perintah Plt. BKD yang cacat hukum, SK Pengguna Anggaran Ganda, pemalsuan Surat Undangan, dan tindak lanjut laporan LSM Libas. Hal itu, disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD, H. Tohari, S. Ag, di ruang kerjanya, jumat 13/3, pagi tadi.

H. Tohari mengatakan pihaknya tengah menelusuri dan menginventarisir banyaknya permasalahan yang menjadi tanggungjawab BKD dan Bagian Hukum. Rapat Kerja Komisi I akan meminta klarifikasi dan segera menindaklanjuti hasil raker, karena menjadi pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat. Jadi kami wajib melakukan konfirmasi ke BKD secepat mungkin.

Dia mengatakan hasil dari rapat kerja tersebut, selanjutnya akan dibahas secara intenal di Komisi I DPRD Bondowoso, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Beberapa agenda rapat kerja komisi I, BKD dan Bagian hukum akan mengurai permalahan-permasalahan antara lain :

  1. Pengangkatan Achmat Prajitno, SH., MH., sebagai Plt. Kepala BKD, menggunakan dasar aturan yang sudah tidak berlaku.
  2. Tidak ada Surat Perintah untuk Perpanjangan Jabatan Achmat Prajitno, SH MH, sebagai Plt. Kepala BKD.
  3. Keabsahan SK Bupati Nomor : 188.45/54/430.4.2/2020, yang menetapkan Achmat Prajitno, SH., MH., sekalu Pengguna Anggaran Tahun 2020, dikarenakan Surat Perintah Plt. Kepala BKD sebagai dasar pembuatan SK Bupati tersebut cacat yuridis dan cacat kewenangan.
  4. Keabsahan SK Nomor 188.45/475/475/430.4.2/2019, tentang Pengguna Anggaran Plt. BKD Tahun Anggaran 2019 yang ternyata sama dengan SK Bupati Nomor : 188.45/475/475/430.4.2/2019, tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dari Jabatan Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Atas Nama : Sulestiono, S.IP, M.Si,.
  5. Carut marut rencana mutasi yang terkesan dipaksakan dan banyak penempatan maupun promosi yang tidak menggunakan asas pembinaan karier PNS sistem merit, dalam penempatan PNS berdasarkan standar kualifikasi, standar kompetensi, kemampuan dan rekam jejak PNS yang bersangkutan.
  6. Terkait segala kelengkapan dokumen dan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai persyaratan yang diamanahkan Perbup No. 5 Tahun 2019, terkait Kuasa Hukum yang mangatasnamakan Pemerintah Kabupaten dan Jabatan Sekda, karena hal ini menyangkut sumber pembiayaan yang dibiayai oleh APBD.
Apa yang kita lakukan ini merupakan tanggungjawab Komisi I yang memiliki fungsi pengawasan terkait dengan bidang pemerintahan. Dengan banyaknya persoalan yang harus segera diselesaikan, agar pemerintah kabupaten dapat berjalan dengan baik, maka rapat kerja ini tidak akan selesai hanya satu pertemuan saja, pungkas H. Tohari. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/