Monday, March 23, 2020

Komisi I Mengingatkan Plt Kepala BKD yang Baru

BONDOWOSO – ijenpost.com – Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H. Tohari, S.Ag., mengapresiasi atas ditunjuknya Wawan Setiawan, SH. MH., untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) oleh Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin.

Surat Perintah Plt. BKD ditandatangai Bupati Bondowoso tanggal 20 Maret 2020, menggantikan Plt. BKD sebelumnya, Achmat Prajitno, SH, MH.

Komisi I selaku mitra kerja BKD, lanjut H. Tohari, menyampikan sejumlah pesan kepada Wawan Setiawan, agar jangan melakukan abused of power melampaui kewenangannya. Akibat dari itu Mutasi yang telah dilakukan tempo hari sampai membuahkan Hak Interpelasi DPRD, masih menyisakan persoalan sampai sekarang.

“KASN telah melayangkan Surat Undangan Permintaan Klarifikasi terkait hal tersebut, tertanggal 13 Maret 2020. Selanjutnya dalam Surat Undangan KASN tersebut, meminta kepada Bupati Bondowoso untuk menugaskan Kepala BKD Bondowoso untuk hadir pada Rabu, 18 Maret 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak”, kata Tohari.

“BKN Regional II, juga sudah menyamakan persepsi dalam memahami regulasi di bidang Kepegawaian khususnya mensosialisasikan Peraturan Kepala BKN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan SE BKN No. 3/SE/VIII tentang Petunjuk Teknis Peaturan BKN Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi”.

“Selanjutnya mengenai Surat Undangan Mutasi yang viral pada 5 Maret 2020 lalu, pengakuan Saudara Achmat Prajitno dalam Rapat Kerja dengan Komisi I, Saudara Achmat Prajitno mengakui bahwa telah membuat undangan tersebut. Meskipun Bupati belum memutuskanakan adanya mutasi. Karena Surat Undangan Mutasi tersebut merupakan strateginya”.

Menyikapi hal tersebut, Tohari juga meminta Plt. Kepala BKD untuk melaksanakan amanah Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa, “Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

“Pembinaan ASN adalah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan itu diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017, demikian juga dengan telah diterbitkannya Perbup 51 Tahun 2019, tentang pencabutan Pendelegasian Kewenangan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sehingga seluruh proses mutasi ASN harus disetujui Bupati”.

“UU Nomor 5 tahun 2014, Presiden mendelegasikan kewenangannya tersebut di kabupaten kepada bupati, jadi selama bupati belum mendelegasikan lagi sebagian kewenangannya itu berarti tetap menjadi wewenang Bupati”.

Saya mengingatkan kepada Plt. BKD yang baru, “Perbup adalah Peraturan Perundang-undangan seperti yang diamanahkan UU 12 Tahun 2011 pasal 7 angka (2). Jadi jika ada Pejabat Pemkab Bondowoso yang menyatakan Perbup adalah naskah formalitas, sangat disayangkan dan baca Peraturan Perundangan sebelum berstatement”.

Tohari percaya Plt. kepala BKD Bondowoso yang baru mampu melaksanakan amanah pimpinan, karena bidang kepegawaian bukanlah hal yang baru, dengan pengalaman yang dimiliki sebagai mantan Kepala BKD.

“Saya yakin saudara Wawan Setiawan pasti mampu untuk memenuhi tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Bupati,” ucap Tohari. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/