Saturday, March 7, 2020

Pejabat ­"MAFIA" Mutasi

OPINI – Pejabat pemerintah setingkat Sekretaris Daerah dam Kepala Dinas diangkat (atau dipilih) oleh kepala daerah. Idealnya, orang yang menduduki jabatan itu adalah the right men on the right place “orang yang tepat pada tempat yang tepat” pula.

Sekalipun sudah memilih orang tepat pada tempat yang tepat, kualitas orang itu juga mesti tepat, bukan atas dasar prinsip dangkal “yang penting dia pintar bicara, sekalipun kualitasnya tidak memadai”.

Banyak pejabat daerah yang dipilih dan diangkat Kepala Daerah, jauh dari kata ideal kompetensinya, bahkan bertolak belakang, mengesampingkan, membuang, dan mengabaikan kualitas pejabat yang akan diangkat.

Mengesampingkan Primordialisme yang merupakan sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya.

Ini bukan lagi sekadar mengesampingkan primordialisme semata, melainkan sebuah praktik mafia politik birokrasi. Imbasnya pun luar biasa, merugikan banyak pihak dan tentu merusak citra perpolitikan serta moral penguasa di daerah.

Pengangkatan pejabat yang tidak tepat serta tidak memiliki kualitas yang memadai, sering kali jabatan akan disalah gunakan melakukan “praktik mafia”, semisal mafia mutasi Pegawai.

Pejabat yang tidak tepat, juga akan memulai gaya mafianya sendiri dengan membangun jaringan kongkalikong lalu melakukan ketidakadilan, bahkan dapat bertindak melampaui kewenangannya sebagai pejabat pembantu Kepala Daerah. Itu juga berarti ia bermafia tidak sendirian. Ada begitu banyak orang menguatkannya entah di belakang, di depan, atau di samping kiri-kanan sisinya.

Maka ketimpangan demi ketimpangan, kegaduhan demi kegaduhan, pelanggaran demi pelanggaran pasti akan terjadi.

Pejabat pelaku mafia “mutasi” dan siapa pun yang menguatkan pejabat tersebut melakukannya, semuanya itu menghancurkan esensi moral politik, menghalangi kemajuan dan menjadi batu sandungan bagi visi misi seorang Kepala Daerah. Kalau demikian halnya, maka birokrat itu mesti dicopot, diproses hukum, bukan malah dibiarkan.

Nah sebuah pertanyaan muncul, pejabat dan kroninya dalam melakukan praktik “mafia mutasi” sebenarnya motivasinya apa? Apa hanya bertujuan pada finansial “haram” jual beli jabatan? Atau tujuan politik pejabat untuk memempermalukan Kepala Daerah? Siapa bisa menjawab, tentunya orang-orang terkait para pelaku “mafia mutasi” itu sendiri.

Para pegawai yang berpotensi dimutasi hanya berdasar suka atau tidak suka saja, atau bisa saja tergantung “mahar” yang dibayar. Mutasi juga mungkin dibuat untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi kroni atau keluarga pejabat. Bisa pula karena pejabat tersebut memiliki ambisi politik dan mempersiapkan diri dalam pencalonan Kepala Daerah berikutnya. Sehingga mumpung masih menjabat, mempersiapkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan, dengan praktik “mafia mutasi” atau melakukan tindakan sewenang-wenang melampaui batas kewenangannya.

Kalau demikian, mestinya pemimpin itu tidak layak dipakai untuk mengurus kepentingan publik. (*)

Oleh : Redaksi Ijen Post

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/