Tuesday, March 17, 2020

Rapat Komisi I DPRD Bondowoso Bahas Keabsahan Surat Perintah Plt. BKD
Achmad Prajitno : Saya Pelaku dan Orang Yang Merubah Undang-Undang di Jakarta

BONDOWOSO – ijenpost.com – Rapat Kerja Komisi I DPRD Bondowoso bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Hukum, Senin (16/3), pada pembahasan terkait dasar hukum Surat Perintah (SP) Plt. BKD yang sudah tidak berlaku, masih menyisakan PR kajian hukum lebih lanjut.

Ketua Komisi I, H. Tohari, langsung memberikan pertanyaan tajam kepada Plt. Kepala BKD, Achmad Prajitno, SH., MH., “Konsep Surat Perintah Plt. Kepala BKD, dikonsep oleh Pak Prayit, sebelum di tunjuk sebagai Plt. kepala BKD. Dan sebagai dasar Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 yang sudah tidak berlaku. Kira-kira Surat Perintah Plt. Kepala BKD lebih tepat mana, berdasarkan SE BKN 2016 atau yang baru SE Kepala BKN 2019? Pak Prayit sepakat harus menggunakan surat yang masih berlaku?”.

H. Tohari sepakat dengan eksekutif, “SE memang tidak masuk dalam Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Tetapi faktanya SE ini sudah dijadikan dasar hukum, jika tidak dipakai dasar hukum, kami sepakat, bahwa SE bukan norma hukum. Diakui atau tidak, SP Plt BKD menggunakan dasar SE Kepala BKN”.

Achmad Prajitno menjelaskan dengan jujur, “Surat perintah yang membuat saya, Bupati dapat memerintahkan kepada siapapun, yang penting ada pejabat yang berwenang. Sedang dasar surat yang lama, ini saya limpahkan kepada anak buah saya dan bagian hukum untuk menjelaskan”.

Achmat Prajitno, menegaskan, ”Dasar hukum itu tidak salah. Soal berlaku atau tidak berlaku itu harus mengikat secara umum. SE tidak umum. Saya pelaku dan orang yang merubah Undang-Undang di Jakarta pada saat PP 41 tentang pedoman bebas membentuk Organiasi Perangkat Daerah (OPD)”.

“Saya mengakui surat edaran, tetapi tidak hanya mengakui atau berlakunya SE, tetapi bagaimana rohnya. Status hukum SE, itu bukan persoalan awal berlakunya”, bantah Achmat Prajitno.

Di sisi lain, Kabag Hukum Pemda Bondowoso, Ahmad, SH., berpendapat, “Kalau melihat Surat Perintah Plt. BKD yang ada, tidak ada masa jabatan, jadi bagian hukum secara defacto dan dejure telah diangkatnya Plt. Kepala BKD, maka dengan dasar itu, maka kami mengangkat Pak Prayit sebagai Pengguna Anggaran selama Surat perintah itu tidak pernah dicabut”.

Kepala sub bagian bantuan hukum, Agus Heriyanto, SH dalam raker kemarin menyampaikan dan memberikan pendapat hukum "Bila melihat dari aspek regulasi, surat edaran kBKN sdh dijadikan dasar dalam pembuatan surat perintah plt bkd. Seharusnya meperhatikan sejak kapan SE itu diberlakukan dan akan menjadi salah bila masih menggunakan SE yang lama dan sdh dinyatakan tidak berlaku"

Anggota Komisi I, Harli menyanggah pernyataan Achmad Prajitno, dan menyatakan, “untuk menilai dasar hukum Surat Perintah Plt. Kepala BKD ini, tidak perlu orang pinter, tidak perlu magister, orang bodoh saja melihat dasar hukum yang kadaluarsa, itu jelas-jelas dasar hukum yang salah. Terima kasih LSM Libas, dapat memberikan temuan dari awal, jadi bisa di perbaiki lebih awal”. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/