Thursday, April 16, 2020

Ketua DPRD : Penyelamatan Jiwa Menjadi Skala Prioritas, APD Tenaga Medis Wajib Terpenuhi

BONDOWOSO – ijenpost.com – DPRD Bondowoso sudah mengalihkan anggaran kegiatan DPRD sebesar 3 Milyar untuk penanggulangan Covid-19 dan DPRD sudah menyetujui penganggaran pembiayaan penanggulangan Covid-19 sebesar 29 Milyar dari Anggaran APBD Tahun 2020. Karena kewajiban Pemerintah untuk menjaga keselamatan seluruh warga Bondowoso yang berarti melindungi jiwa, baik itu petugas sebagai garda terdepan dan masyarakat secara umum. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, di sela-sela kunjungannya ke Posko Pantau Wringin, Selasa siang 16/04/2020.

“Memiliki persepsi yang sama dalam upaya melindungi jiwa seluruh masyarakat Bondowoso sebagai skala prioritas. Petugas medis sebagai garda terdepan penanggulangan pasien Covid-19 harus dilengkapi dengan Alat Perlindugnan Diri (APD) yang memadai, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik”.

Ketersediaan APD bagi tenaga medis wajib disediakan oleh pemerintah dalam hal ini managemen RSUD Dr. Koesnadi, “Jangan sampai masih ada tenaga medis yang mengeluh kekurangan APD, pemerintah dan managemen RSUD Koesnadi harus memikirkan agar suplai APD betul-betul tersedia sehingga para tenaga medis dapat bekerja secara aman dan maksimal”.

“Jangan sampai keterlambatan managemen RSUD Dr. Koesnadi dalam pengadaan APD, para tenaga medis mengeluhkan kekurangan APD, hingga membuat postingan permasalahan minimnya ketersediaan APD di jejaring sosial, sampai-sampai ada aktivis harus meminta-minta uang di jalan untuk menggalang dana. Padahal DPRD sudah menyetujui penganggaran pembiayaan penanggulangan Covid-19 sebesar 29 Milyar. Harusnya dengan ketersediaan dana tersebut, eksekutif jangan bergerak lambat, karena ini menyangkut jiwa”.

Saya menyadari, lanjut H. Ahmad Dhafir, akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan harga-harga APD dan barang-barang terkait lainnya di pasar pun mahal dan terbatas, sedangkan kebutuhannya di masyarakat meningkat tajam. Ini, taruhannya nyawa. Maka, demi keselamatan dan penanganan korban Covid-19 di masyarakat, pemerintah wajib rela mengalihkan sebagian anggaran.

“Tetapi demi keselamatan jiwa Masyarakat Bondowoso, sistem birokrasi dan kegiatan pengawasan tidak boleh memperlambat proses kegiatan penanganan di lapangan. Dilain pihak, pemerintah juga harus dapat menjaga proses pengadaan dan penyalurannya terhindar dari unsur penyalahgunaan”.

Pengawasan Anggaran penanggulangan Covid-19, sudah diatur sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, dan dijabarkan dalam dua surat edaran, yaitu SE Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dan SE Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Cara Reviu oleh APIPatas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Dalam menindaklanjuti Inpres no 4 Tahun 2020, Kemendagri, telah menerbitkan Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Menyoal pengadaan barang dan jasanya pun, LKPP telah menerbitkan Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP Nomor 13/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang disusul dengan Surat Edaran LKPP Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2020.”

“Tak cukup itu. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.”

“Perppu merupakan respon sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Sekaligus guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Pusat/Daerah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah taktis dan strategis dalam waktu yang sangat segera,”

Jika penggunaan anggaran APBD Pemerintah Daerah terkait refocusing dan realokasi tidak segera dilakukan, besar kemungkinan Kementerian Keuangan akan melakukan rasionalisasi dana transfer anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berdampak pada pengurangan APBD itu sendiri.. Sehingga jangan mempersulit diri, yang penting seluruh penggunaan anggaran untuk mencukupi kebutuhan penanggulangan Covid-19 dapat dipertangungjawabkan, Jelas H. Ahmad Dhafir. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/