Friday, May 15, 2020

Sinung Sudrajad : Rekomendasi KASN Sebagai Pembelajaran Pemerintahan KH. Salwa Arifin

BONDOWOSO ­– ijenpost.com – Setelah sekian lama proses Interpelasi DPRD terkait pelanggaran peraturan perundangan terkait mutasi, akhirnya Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Bupati Bondowoso, perihal Rekomendasi atas Pengunduran Diri Sdr. Alun Taufana Sulistiyadi, S.Sos dan Sdr. Sulestiono, S.IP keluar.

Surat KASN bernomor B-1255/KASN/4/2020, tertanggal 20 April 2020, ditandatangai Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto. Hal tersebut dijelaskan Anggota Fraksi PDIP, Sinung Sudrajad, S.Sos kepada Media.

Sinung Sudrajad memaparkan hasil rekomendasi KASN wajib dilaksanakan oleh Bupati. “Salah satu Rekomendasi, menerangkan KASN menyatakan SK Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/474/430.4.2/2019, tentang Pemberhentian Sdr. Alun Taufana Sulistiyadi, S.Sos dan SK Bupati Nomor : 188.45/474/430.4.2/2019, tentang pemberhentian Sdr. Sulestiono, S.IP., agar kiranya dicabut/dibatalkan untuk diterbitkan kembali dengan Keputusan yang baru untuk mewujudkan kembali hak dan kedudukan kepegawaian dalam mutasi karis dan jabatannya serta harkat dan martabatnya di dalam level jabatan ASN yang sama lainnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Apresiasi kepada Bupati karena telah melaksanakan rekomendasi KASN, ini merupakan bukti jelas bahwasannya pada proses mutasi/rotasi ASN beberapa waktu yang lalu, benar-benar terdapat kesalahan, sehingga KASN mengharuskan pejabat terkait dikembalikan kepada eselon yang sebelumnya.
Harapan saya ke depan syarat syarat mutlak dalam mutasi ASN benar benar meninjau alur karier dan aturan aturan terkait lainnya, sehingga tepat dalam menempatkan person person sesuai dengan beban kerjanya.

Melaksanakan rekomendasi KASN, berarti Bupati telah menjalankan amanah Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Kemudian di ayat (3) disebutkan bahwa Hasil pengawasan yang disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk WAJIB ditindaklanjuti”

Sinung Sudrajad menambahkan, jika Bupati Bondowoso tidak melaksanakan rekomendasi KASN, ancaman sanksi yang akan dihadapi sangat berat dan sangat merugikan masyarakat Bondowoso.

“Jika rekomendasi tidak dilaksanakan, maka sanksi sesuai dengan amanah UU 05 2014 Pasal 33 dan PP 17 2020 Pasal 3 Ayat (7) yang menyatakan dapat ditarik kembali oleh Presiden tentang pendelegasian kewenangan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) PP 17 2020. Dan juga sanksi berupa tidak diberi jatah formasi CPNS dan pengurangan jatah DAU. Jika pemerintah mendapatkan sanksi tersebut, akan sangat merugikan seluruh rakyat Bondowoso”, pungkas Sinung. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/