Wednesday, June 10, 2020

Wakil Ketua DPRD : Sekda Melakukan Pembangkangan Kepada Pemerintah Pusat

BONDOWOSO – ijenpost.com – Pandemi Covid-19 merupakan bentuk bahaya yang memiliki potensi mengancam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk dapat menggunakan sumber daya yang tersedia (seperti, teknologi, makanan, pekerjaan, dan rasa aman-nyaman) dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sinung Sudrajad, S. Sos, di kediamannya, (10/6) malam.

Sinung Sudrajad, mengkhawatirkan kondisi saat ini justru menjadikan ketahanan masyarakat mengalami kerentanan sosial. Kerentanan sosial membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat (seperti kepanikan).

Keseriusan Pemerintah pusat menghadapi Covid-19 dikatagorikan sebagai kondisi darurat kesehatan, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dan telah disahkan DPR menjadi UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU, jelas Sinung Sudrajad.

“Pemerintah juga telah menindaklanjuti Perpu No 1 Tahun 2020, dengan terbitnya Perpres No 54 Tahun 2020, Permendagri No 20 tahun 2020, sampai dengan SKB Mendagri dan Kemenkeu No 119/2813/2J dan No 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional”.

Disaat Pemerintah pusat sampai dengan desa serius menangani Covid-19 terkait pencegahan, lanjut Sinung Sudrajad, penanganan recovery ekonomi sampai dengan persiapan new normal. Sangat disesalkan seorang Sekretaris Daerah mengeluarkan statemen Covid-19 hanya wacana dan opini yang dibangun dengan paradigma.

“Berdasarkan atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 213 Ayat (2) mengatur Tugas dan fungsi Sekda, di mana peran sekda adalah membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan pengkoordinasian dinas-dinas dan lembaga-lembaga teknis daerah, termasuk membantu Bupati sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bondowoso”.

“Jika Sekda menyatakan mengesampingkan urusan Covid-19, dan akan fokus di bidang lainnya, jelas-jelas telah meninggalkan tugas sebagai pembantu Bupati sebagai Ketua Tim Gugus tugas. Sehingga pernyataan Sekda Saifullah telah mengesampingkan, unsur profesionalisme, maka tolak ukur profesionalisme Sekda sangat tidak layak”, tegas Sinung.

Covid-19 sudah memukul seluruh sendi kehidupan masyarakat Bondowoso, mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi dan keuangan. Pernyataan Sekda Bondowoso, Saifullah, dapat saya katakan melakukan pembangkangan terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan jika memang Covid-19 tidak dianggap serius, mengapa Sekda mengajukan perubahan anggaran berdasarkan SKB Mendagri dan Menkeu.

“Bagi saya, ini adalah sebuah lelucon dalam paradigma pemerintahan Kabupaten Bondowoso karena pejabat sekelas Sekda tidak dapat menempatkan diri dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat terkait pandemi Covid-19,”cetus Sinung Sudrajad. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/