Thursday, July 9, 2020

Ubaidillah Pertanyakan Kinerja Inspektorat Pemprov Jatim

SURABAYA – ijenpost.com Inspektorat Provinsi Jawa Timur, mengatakan bila Sekda Bondowoso tidak diperiksa oleh mereka karena sudah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan sudah berstatus sebagai tersangka. Hal tersebut diungkapkan, pihak Inspektorat Pemprov Jatim, 8/7/2020.

Menurut pihak Inspektorat Pemprov Jatim, alasan Inspektorat Pemprov Jatim, aturan tidak memperbolehkan 2 (dua) lembaga pengawas melakukan pemeriksaan yang sama. Pihak inspektorat provinsi saat datang ke bondowoso hanya melakukan koordinasi dengan alasan Sekda Bondowoso masih dalam proses diperiksa oleh pihak inspektorat kabupaten.

Pada saat awak media menanyakan perkembangan pemeriksaan sekda kepada pihak Inspektorat Kabupaten Bondowoso, mereka mengatakan tidak berkomentar atau no coment.

Anggota Komisi A DPRD Pemprov Jatim, Ubaidillah, S. Fil, mempertanyakan kinerja Inspektorat Pemprov Jatim. Dia menilai, ada kejanggalan dari penjelasan pihak Inspektorat Pemprov Jatim, menurutnya regulasi yang ada yaitu perka BKN nomor 21 tahun 2010 menyebutkan, terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak boleh diperiksa oleh pejabat yang berpangkat lebih rendah atau memangku jabatan yang lebih rendah dari ASN yang diperiksa. Sehingga menjadi aneh bila pihak Inspektorat Provinsi mengatakan pemeriksaan Ssekda Bondowoso dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Bondowoso, yang jelas dan nyata-nyata mulai dari inspektur sampai irbannya memiliki kepangkatan dan jabatan lebih rendah dari sekda itu sendiri.

Terkait bila sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian maka inspektorat tidak boleh melakukan pemeriksaan juga, Ubaidillah menyampaikan bila mengacu kepada PP 53 tahun 2010 pasal 6 menyatakan, dengan tidak mengesampingkan dalam Peraturan Perundang Undangan pidana. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bila kita betul-betul membaca aturan tersebut demikian juga pada penjelasan pasal tersebut disana jelas dinyatakan terkait persoalan pidana itu adalah kewenangan pihak penegak hukum sedangkan terkait pelanggaran disiplin pegawai seharusnya pihak inspektorat provinsi melakukan pemeriksaan juga.

Lebih lanjut, Ubaidillah menegaskan, dengan tidak ditahannya Sekda Bondowoso dalam kasus ancaman pembunuhan, maka pihak pemerintah daerah harus menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang dilakukan pihak berwajib.

Apalagi persoalan kasus hukum sekda Bondowoso, sudah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur sesuai Surat Bupati Bondowoso kepada gubernur pada pertengahan April 2020 lalu, pungkas Ubaidillah. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/