Tuesday, October 27, 2020

Sinung Sudrajad : Penerimaan Hibah Tidak Sesuai Ketentuan Dapat Dianggap “Pungutan Liar”

BONDOWOSO - ijenpost.com -
Penerimaan dana dari masyarakat yang diperuntukan untuk pembangunan di atas aset tanah daerah harus seijin Bupati. Bupati harus mengeluarkan Surat yang memberikan kewenangan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari dana dari masyarakat dan Bupati juga mengirikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, S. Sos, di kediamannya, Selasa (27/10).

“Dana dari masyarakat, berdasarkan Pasal 2 PP 12 Tahun 2019, merupakan keuangan daerah dan sebagai penerimaan daerah. Yang selanjut pengelolaan keuangan daerah tersebut dimasukan diwujudkan dalam APBD seperti amanah pasal 3 angka (2)”

“Penarikan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bila mengacu pada PP 12 Tahun 2019 pasal 47 itu dinamakan Hibah. Dan Hibah berdasarkan pasal 46 huruf (a) adalah yang dikatakan sebagai lain-lain pendapatan yang sah”, jelas Sinung.

“Pendapatan daerah bila mengacu kepada Pasal 24 angka (2) huruf (a), merupakan Penerimaan Daerah sehingga pemanfaatannya berdasarkan pasal 24 angka (1), yang menjelaskan bahwa semua peneriman dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD”.

Seharusnya Bupati selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pasal 4 angka (2) Huruf (a, b, dan c) memahami kewenangannya untuk memasukan penerimaan dana masyarakat guna pembangunan di tanah yang merupakan aset daerah kedalam R-APBD atau Rancangan P-APBD kabupaten untuk di bahas dan ditetapkan bersama DPRD.

Bila hal tersebut tidak dilakukan maka pihak OPD atau Bupati dianggap melakukan “pungutan liar” berupa penarikan dana dari masyarakat, karena penerimaannya tidak dimasukan sebagai pendapatan daerah yang untuk selanjutnya dianggarkan dalam APBD dan itu dilarang berdasarkan bunyi pasal 32 PP 12 tahun 2019, tegas Politikus PDIP ini.

“Secara tegas bunyi pasal 33 ayat (1), bila Kepala Daerah melakukan hal tersebut akan dikenai sanksi administratif dengan tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama enam bulan”.

Sampai ditetapkannya P-APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020, tanggal 08 oktober 2020 lalu, Bupati selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak pernah memasukan penerimaan daerah berupa HIBAH di RSUD dr. H. Koesnadi kedalam draf P-APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPRD. “Ini sudah jelas-jelas melanggar PP 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 33 Ayat (1)”, tegasnya.

“Pimpinan DPRD Bondowoso, akan meminta kepada komisi terkait untuk melakukan rapat kerja bersama pihak RSUD dr. H. Koesnadi, beserta Panitia pembangunan untuk meminta penjelasan terkait ditabraknya ketentuan peraturan perundang undangan PP 12 Tahun 2019 . Karena tindakan Pihak RSUD dan Panitia Pembangunan di RSUD membawa konsekuensi berupa sanksi administratif kepada Bupati sesuai Pasal 33 ayat (1). Dan Pembangunan di RSUD harus dihentikan”, pungkas Sinung. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/