Wednesday, January 6, 2021

Fraksi PKB Anggap Pj Sekda Soekaryo Tidak Jujur Menjelaskan Dasar Hukum “Kotak Amal”


BONDOWOSO – ijenpost.com
- Press release Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Soekaryo, SH, MM menjawab polemik kotak amal dalam program Bondowoso Bersedekah, menentang pernyataan yang menyatakan sumbangan masyarakat adalah pungli, Selasa 5/1/2021.

“Kebijakan kotak amal Bondowoso Bersedekah sudah mengacu pada UU 13 2011, PP 16 Tahun 2015, Permensos No. 15 Tahun 2017 dan Perbup Bondowoso Nomor 42A Tahun 2019 tentang Tentang Gerakan dan Tanggap Peduli Masyarakat Miskin Kabupaten Bondowoso. Kotak amal Bondowoso Bersedekah, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur memperkaya diri”, tegas Soekaryo.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bondowoso, Sutriono, menanggapi press release Pj Sekda Soekaryo. Dia menjelaskan, Pemerintah Daerah kurang jujur dan utuh dalam memahami dan menerapkan dasar hukum. “Dalam PP 16 Tahun 2015 Pasal 8, Seluruh hasil pengumpulan sumbangan masyarakat yang diterima oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dikelola sesuai dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Lebih lanjut, Sutriono menjelaskan, “Pasal 27 Permensos Nomor 15 Tahun 2017, ayat (1) Penerimaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke rekening yang ditetapkan dan telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

“Pada ayat (2), Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan kedalam dokumen anggaran bendahara umum daerah sebagai pendapatan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang dan didalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagai pagu belanja/penggunaan bantuan sosial”.

“Mekanisme anggaran tersebut, akan menghasilkan Penyesuaian pagu belanja melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diajukan kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat untuk disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran”.

Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran, lanjut Sutriono, Permensos Nomor 15 Tahun 2017 pasal 27 angka 3 dan 4 mengamanahkan, “Kuasa Pengguna Anggaran Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk uang pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran”.

Sutriyono menambahkan, ketentuan pada Pasal 11 angka (2) PP 16 tahun 2015 Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial di kabupaten/kota

Dikatakan Sutriono, dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42A Tahun 2019 juga jelas menjelaskan sumber dana Tape Manis, “Pada pasal 10, menjelaskan 2 sumber pembiayaan Gerakan Tape Manis, pertama berasal dari APBN, APBD Prov/Kab, APBDes/Kelurahan. Kedua berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat salah satunya dari sumbangan masayarakat”.

Sutriono mempertanyaan, apakah ketentuan PP 16 tahun 2015 pasal 11 angka (2) dan Permensos pasal 27 angka (1 dan 2) sudah dilaksanakan oleh Pemkab. “Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, pertanyaannya apakah kegiatan menarik sadekah itu sah atau ilegal, berdasarkan peraturan perundang undangan. Karena setiap pasal dalam regulasi pasti memiliki hubung kait yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan”.

“Sebagai pejabat pembantu Bupati, seharusnya Bapak Sekda membaca aturan secara lengkap serta memberikan penjelasan yang jujur dan utuh kepada masyarakat", pungkas Sutriono. (Suwarno)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/