Thursday, February 4, 2021

Carut Marut Pupuk Bersubsidi, KP3 Diam Karena "Terlibat atau Tidak Cakap"

BONDOWOSO – ijenpost.com – Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso 521.34/343.430.9.16/2021, Kuota pupuk urea bersubsidi sebanyak 28.471 ton. Jumlah pupuk urea tersebut, bila di konversikan kedalam luas baku lahan dengan dosis pemupukan rata-rata 175 kg/ha dengan tiga kali tanam, maka kuota urea dapat mengcover luas lahan tanam setara dengan 54.230 hektar, atau setara dengan 83,39% luas object pajak tanah kosong se-Kabupaten Bondowoso. Sedang luas obyek pajak tanah kosong yang terdiri dari Sawah, Tegal, Pekarangan sesuai dengan data dari Bapenda Kabupaten Bondowoso seluas 65.028 hektar. Hal itu dijelaskan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dafir, Kamis (04/02/2021).

“Jawaban tertulisnya Dinas Pertanian kepada salah satu LSM, untuk wilayah Kecamatan Cermee, luas sawah 2.547 hektar dan luas tegal 9.733 Ha. Berarti luas total lahan sebagai data Dispertan untuk mengalokasikan jumlah pupuk di Kecamatan Cermee mencapai 12.280 Ha. Kec. Cermee mendapat Kuota pupuk urea sebanyak 3.664Ton . Padahal Total luas se-Kec. Cermee 12.159 Ha, hal ini berarti data Dinas pertanian terkait luas lahan di kec. Cermee lebih luas dari Kecamatan Cermee itu sendiri. Data Dinas pertanian juga tidak sesuai Data Bapenda tentang obyek pajak tanah kosong di Kecamatan Cermee yang ber-SPPT seluas 5.737 Ha”, rinci H, Ahmad Dhafir. 

“Data Dinas Pertanian untuk luas baku lahan di Kecamatan Botolinggo, luas sawah 853 hektar dan luas tegal 4.175 hektar, sehingga total luas lahan tanam kecamatan Botolinggo mencapai 5.028 Ha. Dan sekali lagi ini tidak sesuai dengan data obyek pajak tanah kosong yang berSPPT di kecamatan Botolinggo seluas 3.794 Ha berdasarkan data Bapenda. Berarti ada selisih 1.234 Ha antara data Dinas Pertanian dengan data Bapenda”.
Jawaban tertulis Dinas Pertanian kepada salah satu LSM
“Dengan hanya melihat 2 Kecamatan ini sebagai contoh, terdapat selisih luas yang tidak masuk obyek pajak Bapenda adalah 7.777 Ha. “Dari data ini, jika Data Dinas Pertanian benar, berarti dapat diduga Bapenda menggelapkan PBB, tetapi jika data Bapenda benar, Dinas Pertanian diduga melakukan markup data luas lahan tanam”.

“Oknum PPL dikecamatan Cermee juga melakukan upaya lari dari tanggungjawab, dengan meminta Kepala Desa di Kecamatan Cermee, untuk menandatangani Surat Keterangan Luas Lahan, yang telah di markup luas lahannya, lebih dari 2 kali lipat. Lebih parah lagi data Statistik Kecamatan Cermee 2020, luas Sawah di Desa tersebut, adalah 0 hektar atau bisa dikatakan tidak ada sawah teknis di Desa tersebut. Pada saat verifikasi dan validasi data KTP, KK dan SPPT dalam proses input data E-RDKK, Kepala Desa setempat tidak pernah diberitahu apalagi dilibatkan” kata H. Ahmad Dhafir dengan kesal.
Surat Keterangan Luas Lahan yang disodorkan Oknum PPL kepada Kades
“Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Bondowoso yang di Ketuai oleh Sekda dan selaku Sekretarisnya, Kabag Perekonomian dengan anggota beberapa pimpinan OPD terkait, harus serius menangani carut marut tata kelola pupuk mulai input data yang patut diduga menggunakan data ASPAL serta Kelangkaan Pupuk dilapangan, padahal jatah pupuk sudah di mark up oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”.

Ketua DPRD Bondowoso mengkritik tugas dan kewenangan KP3 selama ini. “KP3 diam melihat fenomena ini semua, apa karena ikut terlibat dalam proses markup luas lahan atau memang tidak memiliki kecakapan dalam mengorganisir ini semua. Harusnya sadar selaku pembantu Bupati, KP3 mempunyai kewewenang menerima laporan tentang adanya dugaan penyimpangan serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk. Melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan”.

H. Ahmad Dhafir, menyikapi penyataan salah satu distributor berinisial S, yang dimuat media online dengan menyatakan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pengalokasian pupuk di Bondowoso, terbantahkan dengan data tersebut. Ini menunjukan bahwa persekongkolan permainan pupuk di Bondowoso patut di duga banyak oknum terkait yang terlibat. Melihat data itu semua harusnya pihak Penegak Hukum sudah bisa melakukan proses Hukum terhadap orang-orang yang diduga mempermainkan pupuk di Bondowoso.

Sebelum mengakhiri wawancaranya, H. Ahmad Dhafir menyatakan, “Saya hanya ingin menyuarakan apa yang dirasakan rakyat. Carut marut tata niaga pupuk bersubsidi, mengakibatkan kelangkaan dan melambungnya harga pupuk bersubsidi. Hari ini, rakyat sengsara, ekonomi hancur, jangan beri beban tambahan pada rakyat terutama petani. Seharusnya, bagaimana upaya pemerintah meningkatkan pendapatan petani bukan menambah beban pembiayaan pada petani, dengan membeli pupuk dengan harga dua kali lipat dari HET yang ditentukan oleh Pemerintah”. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/